Pemkot Balikpapan Imbau Warga Tak Kibarkan Bendera One Piece, Dinilai Picu Polemik

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan mengimbau masyarakat untuk tidak mengibarkan bendera bajak laut dari serial anime One Piece, menyusul fenomena maraknya pengibaran simbol tersebut di sejumlah daerah. 

Imbauan ini disampaikan untuk menghindari potensi polemik dan kesalahpahaman di tengah masyarakat, terutama menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus.

Asisten I Tata Pemerintahan Setda Balikpapan, Zulkifli menegaskan, bahwa pemerintah akan mengambil pendekatan persuasif dalam menyikapi fenomena ini. Tidak ada tindakan represif atau sanksi, namun pengibaran bendera selain Merah Putih di ruang publik tetap akan diminta untuk diturunkan.

“Kami tidak akan represif karena memang tidak ada larangan resmi. Namun, kami akan meminta dengan baik-baik kepada siapa pun yang mengibarkan bendera tersebut untuk menurunkannya,” ujar Zulkifli, Rabu (6/8/2025).

Langkah ini akan dilakukan melalui pendekatan bertahap, mulai dari koordinasi dengan ketua RT, tokoh masyarakat, hingga pendekatan langsung kepada pihak yang bersangkutan.

Zulkifli mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menemukan salah satu kasus di lapangan, di mana bendera bajak laut One Piece dipasang di sebuah kendaraan pikap.

“Setelah kami tanya, mereka mengaku hanya ikut-ikutan. Kami tidak memberikan sanksi, hanya meminta untuk diturunkan, dan mereka bersedia,” jelasnya.

Dipicu Tren Media Sosial dan Salah Tafsir Kebebasan

Menurut Zulkifli, fenomena pengibaran bendera One Piece bukan berasal dari Balikpapan, melainkan mengikuti tren nasional yang berkembang lewat media sosial dan platform seperti YouTube.

“Ini bukan murni dari Balikpapan. Mereka hanya ikut-ikutan tren nasional karena melihat di media sosial,” tambahnya.

Ia juga menyoroti adanya kesalahpahaman mengenai makna simbol tersebut. Beberapa pihak menganggap bendera bajak laut dari anime populer Jepang ini sebagai lambang kebebasan. Namun, Zulkifli menegaskan bahwa konsep kebebasan di negara hukum seperti Indonesia tidak bisa diartikan secara mutlak.

“Banyak motif, ada yang bilang ini lambang kebebasan. Saya tegaskan, tidak ada kebebasan yang mutlak. Semakin maju suatu negara, justru makin banyak aturannya,” ujarnya.

Fokus ke Simbol Kemerdekaan, Bukan Simbol Pop Culture

Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia, pemerintah mengajak masyarakat untuk fokus mengibarkan bendera Merah Putih dan menggunakan atribut-atribut resmi kemerdekaan. Pengibaran simbol-simbol lain yang tidak memiliki kaitan dengan nilai-nilai nasional dinilai dapat memicu silang pendapat dan ketidaknyamanan di masyarakat.

“Pada momen 17-an ini, masyarakat seharusnya fokus mengibarkan bendera Merah Putih dan atribut kemerdekaan lainnya, bukan bendera lain yang tidak jelas maknanya,” tutup Zulkifli.***

Editor : Ramadani