Pemkot Balikpapan Pastikan Transisi Honorer ke P3K Berjalan Humanis dan Bertahap

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyatakan komitmennya untuk memastikan proses transisi tenaga honorer ke skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berjalan secara bertahap dan mengedepankan pendekatan humanis. 

Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian terhadap regulasi nasional yang menargetkan penghapusan tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa proses seleksi P3K di Balikpapan diprioritaskan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi dan menunjukkan kinerja baik.

“Kami mendukung penuh arahan pemerintah pusat. Di daerah, kami berupaya agar tidak ada yang merasa dirugikan. Mereka yang telah lama mengabdi tentu menjadi prioritas,” ujar Bagus, Kamis (5/6/2025).

Menurutnya, Pemkot telah menyiapkan sejumlah langkah strategis agar proses transisi ini tidak menimbulkan keresahan di kalangan tenaga non-ASN. Pendataan dilakukan secara menyeluruh, termasuk verifikasi masa kerja dan kebutuhan formasi di masing-masing OPD.

“Kami pastikan semua berjalan transparan dan akuntabel. Prinsipnya, seluruh proses mengacu pada regulasi, tapi tetap berpihak pada tenaga honorer yang telah berkontribusi bagi pelayanan publik di kota ini,” tambahnya.

Tidak Ada PHK Massal

Bagus menegaskan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja secara tiba-tiba atau sepihak terhadap tenaga honorer. Pemkot berkomitmen menuntaskan proses ini secara berkeadilan, terutama bagi pegawai yang sudah mengabdi puluhan tahun.

“Ini bukan penghapusan, melainkan penataan. Mereka yang selama ini bekerja sungguh-sungguh tentu tidak kami tinggalkan,” tegasnya.

Fasilitasi dan Pendampingan

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkot Balikpapan juga memfasilitasi proses administrasi dan pendampingan teknis dalam menghadapi seleksi P3K. Tenaga honorer diberikan pelatihan persiapan ujian serta bimbingan teknis terkait syarat-syarat administrasi dan sistem seleksi.

“Kami tidak hanya membuka akses, tapi juga membimbing. Tujuannya agar tidak ada honorer yang tertinggal hanya karena persoalan teknis,” ungkap salah satu pejabat di BKPSDM Balikpapan.

Menjawab Keresahan dengan Kepastian

Banyak tenaga honorer di lingkungan Pemkot yang menyambut baik langkah ini, meski diakui tetap ada kekhawatiran terhadap ketatnya seleksi. Namun, kepastian bahwa mereka menjadi prioritas memberi angin segar di tengah masa transisi yang penuh tantangan.

“Kami merasa dihargai. Selama ini bekerja tanpa status jelas, sekarang setidaknya ada kejelasan arah,” ujar seorang honorer yang telah bekerja sejak 2012.

Transisi honorer ke P3K tidak hanya soal status kepegawaian, melainkan bagian dari upaya reformasi birokrasi. Pemerintah berharap, dengan SDM yang lebih tertata dan profesional, kualitas pelayanan publik di daerah bisa meningkat secara signifikan.

Dengan pendekatan bertahap dan berkeadilan, Pemkot Balikpapan ingin memastikan bahwa tidak ada pengorbanan tenaga honorer yang terabaikan, sekaligus mendorong reformasi birokrasi menuju sistem pemerintahan yang lebih modern dan berorientasi pada pelayanan.***

Editor : Ramadani