Pemkot Balikpapan Respons Demo di Balai Kota, Tegaskan Penanganan Banjir Butuh Kolaborasi

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com — Pemerintah Kota Balikpapan merespons aksi massa yang digelar di balai kota setempat dengan menegaskan bahwa penanganan banjir menjadi prioritas pembangunan, namun tidak dapat diselesaikan secara instan. Persoalan banjir dinilai melibatkan proses panjang, kebutuhan anggaran besar, pembebasan lahan, serta kewenangan lintas pemerintah.

Asisten I Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkifli, mengatakan pemerintah memahami aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang menuntut penyelesaian banjir secara cepat. Namun, menurutnya, setiap kebijakan membutuhkan proses dan kerja bersama seluruh unsur pemerintahan.

“Elemen pemerintah itu bukan hanya eksekutif, tetapi juga legislatif. Soal anggaran dan perda harus diperjuangkan bersama di DPRD. Belum lagi soal kewenangan, karena tidak semua jalan dan drainase berada di bawah kewenangan Pemkot,” ujar Zulkifli di sela aksi massa, Senin (9/2).

Ia menyampaikan bahwa penanganan banjir telah masuk dalam program prioritas Wali Kota Balikpapan. Dari sembilan program utama pembangunan daerah, sektor infrastruktur, termasuk pengendalian banjir, menjadi fokus yang dilaksanakan secara bertahap.

Perlu Dana Triliunan

Menurut Zulkifli, berdasarkan master plan penanggulangan banjir, kebutuhan anggaran untuk penyelesaian secara menyeluruh sangat besar. Untuk kawasan Jalan MT Haryono saja, estimasi anggaran yang dibutuhkan mencapai lebih dari Rp1 triliun.

“Yang sudah kita anggarkan baru sebagian kecil. Di beberapa titik seperti kawasan Global Sport dan lanjutan drainase, anggaran yang dialokasikan sekitar Rp350 miliar. Itu bahkan belum sampai 10 persen dari kebutuhan total,” katanya.

Selain keterbatasan anggaran, kendala utama lainnya adalah pembebasan lahan di sejumlah titik krusial. Banyak lokasi saluran air yang berada di atas lahan milik masyarakat maupun instansi lain, sehingga proses penyelesaiannya memerlukan waktu.

“Contohnya di bottleneck depan PDAM di Jalan MT Haryono. Di situ ada lahan milik instansi dan masyarakat. Ada tumpang tindih kepemilikan, sehingga tidak bisa diselesaikan secara cepat,” jelasnya.

Meski demikian, Zulkifli menyebut Pemkot Balikpapan memiliki pengalaman penanganan banjir yang berhasil, salah satunya di kawasan Sepinggan. Wilayah yang sebelumnya kerap terendam banjir kini dinilai relatif lebih aman setelah dilakukan pelebaran dan normalisasi saluran air.

“Sepinggan itu contoh baik. Dulu pasar dan rumah warga sering terendam. Setelah ditangani secara serius, banjirnya jauh berkurang. Ini menjadi pembelajaran untuk kawasan lain,” ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh pihak, termasuk mahasiswa dan masyarakat, untuk terus mengawal proses penanganan banjir secara konstruktif.

“Banjir ini masalah serius dan menjadi prioritas. Tapi perlu kesabaran, keseriusan, dan kolaborasi bersama agar penyelesaiannya berkelanjutan,” pungkas Zulkifli.***