BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Sejumlah Pemerintah Kota dan Kabupaten tak sanggup mengalokasikan anggaran tambahan untuk pengadaan rapid test maupun alat pelindung diri (APD) untuk pelaksanaan pilkada serentak.
Hal itu disampaikan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi disela-sela video conference, Pemerintah Daerah dengan KPU maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),terkait pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung 9 Desember 2020.
“Kalau kita daerah yang kita sampaikan tadi, kalau ada penambahan anggaran termasuk biaya APD, rapid test maka kan daerah gak sanggup APBD menyediakan,” ujar Rizal, Jumat (05/06).
Pemerintah Daerah pun meminta agar dialokasikan dalam APBN. Karena anggaran daerah telah dialihkan untuk penanganan covid-19. “Jadi minta dianggarkan oleh APBN. Karena kita anggarannya sudah habis, sudah untuk covid-19,” ujarnya
“Kalau ada usulan tambahan anggaran, terutama untuk rapid test, APD maka kita minta ditanggulangi APBN kalau APBD gak sanggup,”
Menurutnya, untuk pelaksanaan pilkada serentak daerah siap. Namun untuk penambahan alokasi anggaran sudah tak sanggup. “Nanti akan disampaikan Ketua APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia tadi susah saya sampaikan,” ujarnya.
“Kalau ada penambahan anggaran termasuk biaya APD, rapid test maka kan daerah gak sanggup APBD menyediakan,”
Pihaknya akan menyurati KPU dan Bawaslu Kota Balikpapan untuk menyampaikan tidak ada penambahan anggaran pilkada. “Kita akan surati, yang harus dilakukan KPU dan Bawaslu pertama melakukan efisiensi anggaran,” ujarnya
“Kedua melakukan pergeseran anggaran, sosialisasi misalnya tidak bisa lagi dilaksanakan, digeserlah untuk kepentingan yang baru, 2 itu yang nanti kita usulkan ke KPU daerah dan Bawaslu Daerah. Penambahan anggaran sangat sulit bisa kita penuhi.”
Comments
comments
