Pemotongan Dana Transfer Daerah Dinilai Beratkan Pembangunan, Kaltim Minta Dikaji Ulang

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menegaskan sikap tegas terkait kebijakan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 56 Tahun 2025.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang karena berpotensi menghambat pembangunan daerah, termasuk dukungan terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka Dialog Panel “Menyikapi Kebijakan Efisiensi Transfer Keuangan Daerah dan Upaya Menuju Transformasi Ekonomi Provinsi Kaltim” di Ruang Tepian I Kantor Gubernur, Senin (22/9/2025).

“Kami tidak menolak kebijakan nasional, tetapi pemotongan TKD jangan sampai mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan minimum lainnya. Aspirasi ini akan kami bawa langsung ke pemerintah pusat,” tegas Harum

Harum menekankan, Kaltim sebagai salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara dari sektor sumber daya alam (SDA) selayaknya mendapatkan perhatian khusus.

“Wajar bila Kaltim mendapat dukungan fiskal yang memadai, karena peran Kaltim sangat besar terhadap keuangan negara,” tambahnya.

Wakil Gubernur: Pemotongan Jangan Seragam

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan pemotongan TKD seharusnya tidak diberlakukan seragam di seluruh daerah. Menurutnya, Kaltim menyumbang hampir Rp1.000 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional.

“Kami sudah menyampaikan kepada Presiden dan Menteri Keuangan agar Kaltim mendapat perlakuan khusus. Kalau pun ada pemotongan, sebaiknya di bawah 20 persen,” kata Seno.

Ia juga mendorong DPR RI dan DPD RI asal Kaltim lebih aktif melobi pusat, mencontoh strategi Sulawesi Selatan yang berhasil menarik porsi APBN lebih besar melalui jaringan kementerian.

Dukungan Tokoh dan Akademisi

Dialog panel ini juga dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Ketua Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) Edy Sofyan, mantan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kaltim Farid Wadjdy, Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahri, Anggota DPR RI Dapil Kaltim Syafruddin, serta Senator DPD RI Andi Sofyan Hasdam.

Edy Sofyan dalam paparannya menyerukan agar semua pihak mencari terobosan konkret. “Sudah saatnya kita melakukan tindakan representatif. Kita harus punya pemikiran-pemikiran baru agar pembangunan berkelanjutan tidak terganggu,” ujarnya.

Selain isu TKD, forum juga membahas tantangan pembangunan Kaltim, mulai dari upaya menekan angka kemiskinan, pengangguran terbuka, hingga pencegahan stunting.

Sepakat Satu Suara

Di penghujung diskusi, seluruh peserta sepakat agar pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan pemotongan TKD. Aspirasi ini akan dibawa langsung Gubernur Harum dan jajaran ke Kementerian Keuangan serta lembaga legislatif pusat sebagai langkah konkret memperjuangkan hak fiskal daerah.

“Pemotongan dana transfer jangan sampai melemahkan daerah penyumbang utama penerimaan negara. Kaltim akan bersatu menyuarakan kepentingan rakyatnya,” tutup Harum. / Pemprov Kaltim