Pemprov dan DPRD Kaltim Sepakati KUA-PPAS 2026 Rp21,35 Triliun

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersama DPRD Kaltim resmi menyepakati besaran Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp21,35 triliun.

Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji dan Sekda Kaltim Sri Wahyuni, bersama Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta Wakil Ketua III Yenni Eviliana.

Prosesi ini berlangsung pada Rapat Paripurna ke-34 DPRD Kaltim, Senin (8/9/2025), disaksikan 39 anggota DPRD, Forkopimda Kaltim, serta kepala perangkat daerah.

Landasan APBD 2026

Wagub Seno Aji menegaskan bahwa kesepakatan ini menjadi pijakan penting dalam menyusun APBD 2026.

“KUA-PPAS 2026 akan menjadi dasar penyusunan APBD sekaligus pedoman pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan pembangunan,” ujar Seno.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kaltim atas pembahasan yang dinilai tepat waktu dan produktif.

Prioritas Pembangunan 2026

KUA-PPAS 2026 memuat sejumlah prioritas utama, di antaranya:

• Bantuan keuangan kabupaten/kota untuk pemerataan pembangunan.
• Optimalisasi APBD agar belanja daerah lebih efektif.
• Program unggulan Gratispol (gratis pendidikan dan pelayanan kesehatan) serta Jospol.
• Ketahanan pangan menghadapi dinamika ekonomi dan perubahan iklim.
• Transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Rincian Anggaran

Dalam dokumen KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp20,45 triliun, yang bersumber dari:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp10,75 triliun
• Transfer: Rp9,33 triliun
• Lain-lain pendapatan: Rp362,03 miliar

Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp21,35 triliun, dengan komposisi:

• Belanja operasional: Rp10,99 triliun
• Belanja hibah: Rp414,97 miliar
• Subsidi: Rp20 miliar
• Bantuan sosial: Rp12,49 miliar

Sinergi Pemerintah dan DPRD

Wagub Seno Aji menekankan pentingnya kebersamaan eksekutif dan legislatif untuk menghadapi tantangan pembangunan di Kaltim, apalagi dalam konteks Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus berkembang.

“Sinergi pemerintah dan DPRD menjadi modal penting agar kesejahteraan masyarakat Kaltim terus meningkat,” pungkasnya. / Pemprov Kaltim