Pemprov Kaltim Berantas Tambang Ilegal, Sudah Delapan Laporan Ditindaklanjuti
SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang disuarakan mahasiswa dalam aksi damai bertajuk Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (4/6).
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyoroti isu krusial seperti kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal, minimnya ruang terbuka hijau (RTH), dan belum optimalnya perlindungan terhadap masyarakat adat.
Seno Aji menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim tidak tinggal diam. Delapan perusahaan tambang telah diproses hukum karena terindikasi aktivitas ilegal, dan ke depannya, pelaporan masyarakat akan semakin diakomodasi melalui kanal terbuka.
“Kami tidak akan toleransi. Sudah ada delapan laporan ditindaklanjuti, dan akan terus bertambah. Penertiban tambang ilegal jadi prioritas,” tegas Seno.
Dalam dialog selama satu jam bersama demonstran, Wagub juga menyampaikan langkah konkrit terkait Program Gratispol, yakni pendidikan gratis untuk siswa SMA/SMK hingga mahasiswa.
BACA JUGA :
“Mulai Juni-Juli ini kita luncurkan untuk anak-anak semester 1. Januari-Februari 2026 akan menyusul untuk semester 2-8. Ini kebijakan nasional, dan Kaltim yang pertama menerapkannya,” ujarnya.
Soroti Dana CSR Perusahaan Tambang
Soal dana CSR, Seno menyoroti minimnya kontribusi perusahaan tambang. CSR yang hanya Rp1.000 per ton batu bara menghasilkan Rp500 miliar per tahun.
Usulan kenaikan menjadi Rp2.000 per ton telah disampaikan, agar anggaran CSR minimal menyentuh Rp1 triliun per tahun untuk mendukung pendidikan dan kesejahteraan guru.
“Dana ini akan mendukung sarana pendidikan dan meningkatkan insentif guru dan dosen,” tambahnya.
Terkait isu masyarakat adat, Pemprov Kaltim menjanjikan langkah protektif. Contohnya, komunitas adat Muluy di Paser telah mendapat penghargaan Kalpataru dan perhatian pemerintah akan diperluas ke wilayah adat lain.
“Masyarakat adat harus tenang hidup di tanah leluhurnya. Tanpa dituntut pun, kami melindungi mereka,” tandasnya.
Mahasiswa yang dipimpin Presiden BEM Unmul Samarinda, Maulana, menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal janji-janji kampanye dan program 100 hari kerja pasangan Gubernur-Wagub, Rudy-Seno./Pemprov Kaltim
BACA JUGA
KREDIT
