Pemprov Kaltim Dorong Keadilan Dana Bagi Hasil, APPSI Akan Surati Presiden

Rapat Koordinasi Gubernur Sinergi Daerah Penghasil SDA yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (9/7) / Pemprov Kaltim

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) memimpin langkah strategis untuk memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA).

Dalam Rapat Koordinasi Gubernur Sinergi Daerah Penghasil SDA yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (9/7), Gubernur Harum menegaskan pentingnya sinergi untuk merebut hak fiskal daerah atas hasil tambang, hutan, dan perkebunan.

Sebagai inisiator forum, Gubernur Harum menekankan bahwa rakor ini bukan sekadar ajang koordinasi, tetapi forum perjuangan bersama.

“Kita ingin duduk bersama untuk memperjuangkan keadilan. Ini bukan soal bagi-bagi kue, tapi soal keadilan fiskal bagi daerah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional,” tegasnya.

Potensi DBH Terbengkalai: Daerah Hanya Kebagian “Uap”

Harum menyoroti bahwa sejumlah potensi Dana Bagi Hasil (DBH) masih didominasi pusat, khususnya dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) yang masuk ke PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pusat.

“Banyak daerah penghasil yang tidak mendapat sepeser pun. Nol persen. Padahal aktivitasnya terjadi di wilayah kami,” ujar Harum.

Ia juga menyoroti potensi besar dari Pajak Alat Berat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang belum digarap optimal.

“Kalau semua potensi ini bisa kita kelola lebih adil, maka kekuatan fiskal daerah akan jauh lebih kuat, dan manfaatnya langsung terasa oleh masyarakat,” imbuhnya.

Dukungan Nasional: APPSI Akan Surati Presiden

Gubernur Jambi Al Haris, yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), menyatakan dukungan penuh atas inisiatif Kaltim. Menurutnya, perjuangan ini menyentuh akar ketimpangan fiskal yang sudah lama dirasakan daerah-daerah penghasil.

“Ini momentum penting untuk memperjuangkan sistem distribusi pendapatan negara yang lebih adil. Kami dari APPSI akan segera bersurat ke Presiden RI dan menteri terkait, sekaligus mengagendakan pertemuan untuk menyuarakan aspirasi bersama,” tegas Al Haris.

Daerah Penghasil Tuntut Indonesia Sentris yang Berkeadilan

Rakor yang dihadiri para gubernur, wakil gubernur, dan pimpinan daerah dari wilayah penghasil sumber daya alam menyepakati satu suara: Indonesia Sentris harus dibarengi dengan keadilan fiskal.

Rekomendasi resmi hasil rakor ditandatangani bersama dan akan ditindaklanjuti oleh APPSI ke pemerintah pusat.

Tokoh-Tokoh Penting yang Hadir: