Pemprov Kaltim Dorong Penguatan Layanan Primer Kesehatan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com  – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus berupaya memperkuat sistem layanan kesehatan di daerah, tidak hanya dengan menambah jumlah tenaga medis, tetapi juga melalui optimalisasi dana kapitasi dari BPJS Kesehatan yang diperuntukkan bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti Puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Jaya Mualimin, menyampaikan bahwa mekanisme kapitasi merupakan bagian dari strategi memperkuat layanan kesehatan dasar di tengah berbagai tantangan, termasuk keterbatasan jumlah dokter di sejumlah wilayah.

“Program ini sejalan dengan komitmen kami untuk memastikan seluruh masyarakat Kaltim memiliki jaminan kesehatan. Minimal mereka masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas 3, agar tidak hanya terlindungi jika sakit, tetapi juga bisa meningkatkan dana kapitasi Puskesmas di wilayah mereka,” ujar Jaya, Kamis (24/7/2025).

Kapitasi sendiri adalah metode pembayaran oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar. Besarnya dana yang diterima masing-masing Puskesmas sangat dipengaruhi oleh jumlah peserta BPJS yang aktif di wilayah tersebut.

Sebagai ilustrasi, jika suatu wilayah memiliki 10 ribu peserta BPJS Kesehatan, maka Puskesmas setempat akan mendapatkan dana kapitasi yang lebih besar. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai program kesehatan, termasuk kegiatan promotif dan preventif, serta layanan pengobatan dasar.

“Semakin banyak peserta, semakin besar dana yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dasar. Ini sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS di masyarakat,” jelasnya.

Tantangan Besar: Ketimpangan Distribusi Tenaga Medis

Di sisi lain, Jaya juga menyoroti persoalan distribusi tenaga kesehatan yang masih menjadi tantangan besar di Kalimantan Timur. Menurutnya, tidak sedikit wilayah yang mengalami ketimpangan, di mana satu daerah kelebihan tenaga medis, sementara wilayah lain kekurangan.

“Yang sering terjadi adalah ketidakseimbangan distribusi. Ada yang kekurangan dokter, ada juga yang berlebih tapi tidak sesuai penempatan. Ini yang kami upayakan dengan merancang sistem redistribusi tenaga kesehatan agar penempatan lebih merata dan sesuai kebutuhan di lapangan,” terangnya.

Jaya menambahkan bahwa urbanisasi juga menjadi faktor yang memengaruhi tekanan terhadap layanan kesehatan, terutama di kota-kota besar yang mengalami lonjakan penduduk. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya terpaku pada rasio ideal tenaga kesehatan per jumlah penduduk. Tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan nyata dan kapasitas layanan masing-masing fasilitas kesehatan.

“Pendekatannya harus realistis. Kita tidak bisa terus menunggu angka rasio ideal, sementara fasilitas di lapangan kekurangan tenaga. Yang penting adalah memastikan bahwa rumah sakit dan Puskesmas terisi sesuai standar pelayanan minimal. Agar masyarakat mendapat layanan yang layak,” tegasnya.****

Editor : Ramadani