Pemprov Kaltim Genjot Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Rp5,98 Triliun

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Ujang Rachmad / Pemprov Kaltim

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Pemerintah Provinsi Kaltim menegaskan perlunya percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar target serapan APBD 2025 tercapai.

Hal ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Ujang Rachmad, saat membuka Sosialisasi Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level-1 berbasis MOOC yang digelar BPSDM Kaltim di Hotel Mercure Samarinda.

Ujang menekankan, dari total APBD Kaltim 2025 sebesar Rp20,9 triliun, sekitar 28,5 persen atau Rp5,98 triliun harus direalisasikan melalui PBJ.

Rincian Progres Pengadaan Barang/Jasa Kaltim 2025

Tender: 262 paket senilai Rp1,217 triliun, masih ada 2 paket belum selesai.
E-Purchasing: 7.135 paket senilai Rp4,122 triliun, dengan 43% paket atau 25% nilai belum berjalan.
Pengadaan langsung & penunjukan langsung: 9.016 paket senilai Rp649,47 miliar, dengan 48% paket belum dieksekusi.

“Kalau semua ini terhambat, dampaknya bukan hanya pada realisasi anggaran, tetapi juga pada pelayanan publik. Belanja pemerintah punya multiplier effect besar terhadap ekonomi daerah,” tegas Ujang.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Menurutnya, rendahnya progres pengadaan akan menghambat pencapaian program prioritas Gubernur. Karena itu, ia meminta seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) segera menuntaskan paket tertunda, mengidentifikasi hambatan, dan berkoordinasi dengan Biro PBJ.

“Jangan tunggu Desember untuk menyelesaikan ribuan paket. Kalau ada masalah, komunikasikan segera. Biro PBJ siap membantu 24 jam,” tegasnya.

Ujang menambahkan, PBJ bukan sekadar administrasi, tetapi instrumen penting penggerak ekonomi. “Melalui belanja pemerintah, lapangan kerja terbuka, usaha lokal bergerak, dan ekonomi masyarakat terangkat. Jadi ini pekerjaan strategis dengan dampak ekonomi dan sosial luas,” jelasnya.

Ia berharap pelatihan berbasis MOOC ini memperkuat kapasitas pejabat pengadaan, sehingga proses PBJ di Kaltim bisa berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan akuntabel. Keberhasilan PBJ disebut akan menentukan kelancaran pembangunan daerah sekaligus posisi Kaltim sebagai mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN). / Pemprov Kaltim