Pemprov Kaltim Pastikan Rp1,4 Triliun GratisPol Aman, 124 Ribu Mahasiswa Tetap Dibiayai 2025/2026

Gubernur Rudy Mas'ud didampingi Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim.

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Di tengah tekanan fiskal nasional dan pemangkasan dana transfer pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan anggaran Rp1,4 triliun untuk Program GratisPol tetap aman. Anggaran raksasa itu akan digunakan untuk membiayai 124 ribu mahasiswa Kaltim pada tahun ajaran mendatang.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan tidak ada satu pun hambatan yang akan mengganggu keberlanjutan program pendidikan gratis tersebut.

“Untuk 124 ribu mahasiswa Kaltim, kita telah menyiapkan Rp1,4 triliun. Tidak ada halangan melintang untuk GratisPol tahun depan,” tegasnya, Senin (17/11/2025).

Fokus SDM Meski Fiskal Tertekan

Rudy tidak menampik bahwa pemangkasan dana transfer pusat berdampak pada struktur APBD. Namun Pemprov memilih menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, karena pembangunan manusia dinilai lebih strategis daripada pembangunan fisik.

“Kita utamakan dulu infrastruktur manusianya. Kalau SDM-nya bagus, yang lainnya gampang,” ujarnya.

Ia memastikan seluruh mahasiswa—mulai semester pertama hingga tingkat akhir—akan dijamin penuh melalui GratisPol.

Pendidikan Bukan Beban, Tapi Investasi

Menepis anggapan bahwa program ini membebani APBD, Rudy menegaskan bahwa anggaran pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi emas Kaltim yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

“Pendidikan bukan cost. SDM adalah investasi bangsa ini. Kita harus memutus rantai kemiskinan dan kebodohan, dan jalurnya adalah pendidikan,” katanya.

GratisPol Bisa Hingga S2 dan S3

Pemprov tidak hanya menanggung biaya kuliah sarjana. Rudy mengungkapkan bahwa Pemprov juga menyiapkan dukungan biaya untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan hingga S2 dan S3, dengan syarat berdomisili di Kaltim minimal tiga tahun.

“Dana GratisPol adalah uang rakyat yang wajib dikelola secara transparan dan akuntabel. Fokusnya meringankan beban UKT mahasiswa,” ujarnya.

Gubernur Minta Kampus Awasi Penyaluran

Rudy menekankan bahwa tidak boleh ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran ini. Seluruh perguruan tinggi diminta memastikan manfaat program tepat sasaran.

“Tidak boleh ada penyalahgunaan. Pengelolaan harus akuntabel, transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kapan saja,” tegasnya.

Ia menegaskan kembali bahwa seluruh dana adalah amanah rakyat.

“Seluruh kampus harus memastikan manfaatnya sampai kepada mahasiswa yang membutuhkan. Ini uang rakyat untuk masa depan rakyat,” pungkasnya. / ADV Diskominfo Kaltim