Pemprov Kaltim Siapkan Skema Bantuan Biaya Hidup Mahasiswa, Gandeng Pemda dan Perusahaan CSR

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim( terus memperkuat dukungan bagi mahasiswa melalui program GratisPol, tidak hanya pada pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT), tetapi juga untuk mengatasi beban biaya hidup sehari-hari.

Banyak mahasiswa, terutama dari daerah terpencil, masih mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan makan meski telah menerima bantuan UKT.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan bahwa keluhan tersebut muncul dari sejumlah mahasiswa penerima GratisPol, termasuk mereka yang berasal dari Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

“Mahasiswa Kubar yang mendapat bantuan GratisPol dari provinsi masih merasa kurang untuk biaya hidup sehari-hari. Ini yang ingin kita carikan solusinya,” ujarnya saat ditemui di UINSI Samarinda, Jumat (28/11/2025).

Sinergi Pemprov–Pemda

Untuk menjawab persoalan itu, Pemprov Kaltim akan menggandeng pemerintah kabupaten/kota agar dukungan terhadap mahasiswa menjadi lebih komprehensif. Salah satu konsep yang dibahas adalah pemanfaatan asrama mahasiswa milik kabupaten/kota yang berada di Samarinda dan kota lain.

“Biasanya pemerintah kabupaten memiliki asrama untuk mahasiswa yang kuliah di Samarinda, sehingga fasilitas itu bisa digunakan untuk menekan biaya tempat tinggal,” jelas Seno.

Libatkan Perusahaan Lewat Program CSR

Selain memaksimalkan aset daerah, Pemprov juga mendorong pemerintah kabupaten/kota mengelola potensi CSR dari perusahaan yang memiliki kewajiban menyalurkan beasiswa pendidikan. Dana CSR ini dapat diarahkan untuk insentif biaya hidup mahasiswa, mulai dari uang kost, makan, hingga kebutuhan penunjang lainnya.

“Ada perusahaan yang mendapat mandat CSR untuk beasiswa. Itu bisa dikelola oleh pemerintah kabupaten untuk membantu living cost mahasiswa,” tegasnya.

Mulai Direalisasikan Tahun Depan

Saat ditanya terkait realisasi, Seno memastikan skema bantuan biaya hidup ini mulai dimatangkan untuk diterapkan tahun depan. Pemprov masih menunggu respons dan kesiapan dari pemerintah kabupaten/kota untuk penyelarasan teknis.

“Realisasinya tahun depan. Tahun 2025 kita sudah implementasikan GratisPol untuk UKT. Ke depan, kalau ada kelanjutannya, kita akan diskusikan detail dengan kabupaten/kota,” tambahnya.

Melalui sinergi Pemprov Kaltim, pemda, dan perusahaan di Benua Etam, program ini diharapkan menjadi solusi menyeluruh yang mampu menjawab keresahan mahasiswa terkait tingginya biaya hidup selama menempuh pendidikan di kota. / ADV Diskominfo Kaltim