Pemprov Kaltim Siapkan Solusi Jangka Panjang Pemerataan Guru

SAMARINDA,Inibalikpapam.com – Pemerataan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi perhatian utama pemerintah provinsi. Ketimpangan distribusi guru, khususnya di wilayah pedalaman dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masih menjadi tantangan besar yang perlu mendapatkan penanganan serius.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pemerataan pendidikan merupakan komitmen strategis pemerintah. Ia menilai seluruh wilayah  dari Samarinda hingga Mahakam Ulu  berhak memiliki standar pendidikan yang sama, baik dari aspek kualitas guru, fasilitas pembelajaran, maupun akses pendidikan bagi seluruh anak daerah.

“Pemerintah berkomitmen mengedepankan pemerataan pendidikan. Guru-guru di kota, desa, pesisir, hingga pedalaman harus punya kesetaraan standar dalam mendidik anak-anak kita,” ujar Gubernur Rudy, Selasa (25/11/2025).

Ia menambahkan, pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan pengangguran. Karena itu, peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi fondasi utama yang tidak bisa ditawar.

“Kalau ingin pendidikan menjadi baik, maka kualitas guru juga harus baik. Standarisasi harus sama agar menghasilkan produk yang sama,” tegasnya.

Namun, upaya pemerataan guru masih menemui kendala besar. Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, mengungkapkan bahwa sejumlah guru, terutama yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), memilih mundur setelah mengetahui mereka akan ditempatkan di wilayah 3T.

“Mereka menolak ditempatkan di daerah-daerah yang tidak sesuai harapan,” ungkap Armin.

Ia mencontohkan beberapa kasus guru dari luar Kaltim yang ditugaskan ke daerah 3T seperti Sandaran dan Busang, tetapi memutuskan mundur bahkan sebelum memulai tugas.

“Ada yang baru sampai Samarinda sudah memutuskan mundur,” bebernya.

Melihat kondisi tersebut, Pemprov Kaltim kini merancang strategi jangka panjang berbasis putra daerah. Pemerintah berencana mendorong anak-anak dari pedalaman untuk menempuh pendidikan keguruan, lalu kembali mengajar di kampung halaman mereka.

“Kalau untuk jangka panjang, solusinya adalah anak-anak pedalaman kita dorong jadi guru. Kita kuliahkan mereka, lalu kembalikan ke kampung halamannya. Itu solusi karena tidak mungkin mereka lari lagi,” jelas Armin.

Pendekatan ini dinilai lebih realistis dibandingkan terus mendatangkan guru dari luar daerah, yang kerap tidak mampu beradaptasi dengan medan sulit, kondisi geografis, serta keterbatasan fasilitas.

Ia memastikan kebijakan Pemprov Kaltim kemungkinan akan diarahkan ke konsep tersebut.

“Kita akan mencari anak-anak yang berpotensi jadi guru. Kita kuliahkan, dan mereka kembali ke daerahnya jadi guru di sana. Insyaallah mereka betah karena itu kampungnya,” tegasnya.

Melalui strategi ini, Pemprov Kaltim berharap pemerataan guru tidak lagi hanya menjadi wacana, tetapi bergerak menjadi langkah nyata yang melahirkan pendidik berkualitas dari seluruh penjuru daerah. Semangat memajukan pendidikan di Kaltim kini diarahkan tidak hanya pada rekrutmen, tetapi juga pada pembinaan generasi muda yang siap mengabdi untuk tanah kelahiran mereka sendiri.(ADV Diskominfo Kaltim)