Pemprov Kaltim Siapkan Solusi Jangka Panjang untuk Pemerataan Guru di Daerah 3T

SAMARINDA, inibalikpapan.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan solusi jangka panjang untuk mengatasi ketimpangan distribusi guru — terutama di wilayah pedalaman dan daerah 3T — dengan mendorong putra-putri daerah menjadi guru lalu kembali mengabdi di kampung halaman.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan pemerataan kualitas pendidikan merupakan komitmen utama pemerintah provinsi. Ia menyatakan bahwa sekolah di kota, desa, pesisir, hingga pedalaman harus memiliki standar yang sama dalam hal kualitas guru, fasilitas, dan kesempatan belajar.

“Pemerintah berkomitmen mengedepankan pemerataan pendidikan. Guru-guru di kota, desa, pesisir, hingga pedalaman harus punya kesetaraan standar dalam mendidik anak-anak kita,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).

Menurut Rudy, pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan pengangguran. Karena itu, peningkatan kualitas guru menjadi fondasi penting untuk kemajuan seluruh daerah di Kaltim. “Kalau ingin pendidikan menjadi baik, maka kualitas guru juga harus baik. Standarisasi harus sama agar menghasilkan produk yang sama,” tambahnya.

Namun tantangannya besar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim menerima banyak pengunduran diri dari guru — terutama P3K — yang menolak penempatan di daerah 3T. Beberapa bahkan mundur sebelum bertugas setelah melihat kondisi geografis dan fasilitas.

“Mereka menolak ditempatkan di daerah-daerah yang tidak sesuai harapan,” kata Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin. Ia mencontohkan ada guru dari luar Kaltim yang ditempatkan di wilayah seperti Sandaran maupun Busang, tapi memutuskan mundur saat masih di Samarinda.

Menghadapi kondisi ini, Pemprov Kaltim merancang langkah strategis jangka panjang: mendorong anak-anak dari pedalaman untuk kuliah menjadi guru, lalu kembali ke kampung halaman mereka sebagai tenaga pendidik.

“Kalau itu mau untuk jangka panjang, maka solusinya adalah anak-anak pedalaman kita dorong jadi guru. Kita kuliahkan mereka, lalu kembalikan ke kampung halamannya. Itu solusi karena tidak mungkin mereka lari lagi,” ujar Armin.

Menurut pemerintah provinsi, solusi berbasis putra daerah dipandang lebih realistis dibanding terus mendatangkan guru dari luar — yang kerap kesulitan beradaptasi dengan kondisi geografis dan keterbatasan fasilitas di pedalaman. Armin menegaskan bahwa kebijakan tersebut kemungkinan besar jadi arah Pemprov ke depan.

“Kita akan mencari anak-anak yang berpotensi jadi guru. Kita kuliahkan, kita kembalikan ke daerahnya jadi guru di sana. Insyaallah mereka betah karena itu kampungnya,” katanya.

Dengan strategi ini, Pemprov Kaltim berharap pemerataan guru tak lagi menjadi wacana, melainkan gerakan nyata yang menumbuhkan generasi pendidik berkualitas dari seluruh penjuru daerah. Upaya ini diharapkan membuat akses pendidikan merata, memperbaiki kualitas sekolah di seluruh wilayah, serta memberi anak-anak di daerah 3T kesempatan yang sama seperti di kota besar.***