BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota berkomitmen untuk percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta pelayanan kesehatan terpadu bagi calon pengantin di Kota Balikpapan, untuk itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) bersama dengan Dinas Kesehatan Kota (DKK),TP PKK, serta Kemenag melaksanakan penandatangan MoU, Sabtu (3/9/2022) di Aula Pemkot Balikpapan.
Pemerintah Kota Balikpapan yang diwakili Kepala DKK Balikpapan, Andi Sri Juliarty mengatakan, Pemkot memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan hari ini, sebagai wujud kepedulian terhadap fenomena kasus kematian ibu dan bayi di Kota Balikpapan.
“Seperti kita ketahui bersama, bahwa sampai hari ini kasus kematian ibu dan bayi disamping stunting masih menjadi salah satu persoalan kesehatan di Kota Balikpapan,” ujar Andi Sri Juliarty.
Oleh karena itu melalui kerjasama yang dilakukan dapat menjadi kolaborasi yang strategis dalam rangka mewujudkan generasi penerus dan SDM yang sehat.
“Yang sudah dipersiapkan sejak masa sebelum pernikahan melalui edukasi bagi pasangan calon pengantin,” akunya.
Untuk iu pasangan calon pengantin harus memiliki kesadaran dan kepedulian untuk membangun rumah tangga yang sehat, dengan memperoleh informasi yang benar dan melaksanakan berbagai tahapan pelayanan kesehatan yang diperlukan sebelum melangsungkan pernikahan.
“Upaya kita menurunkan angka kasus kematian ibu dan bayi, stunting serta penyakit seperti kanker payudara dan kanker leher rahim ini sekaligus merupakan bagian dari komitmen kita menuju visi Indonesia 2045 berdaulat,maju,adil dan makmur,” harapnya.
“Yang salah satu pilarnya adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia yang juga sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026,” tambahnya.
Kepala DP3AKB Kota Balikpapan, Alwiati mengatakan, Kolaborasi OPD ini dengan TP PKK dan Kemenag Kota Balikppan salah satunya untuk percepatan penurunan stunting, dimana Pemerintah berkomitmen menurunkan angka stunting dari 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2024
“Untuk itu penanganan stunting dilakukan melalui pencegahan dan terpadu bersama Puskesmas, Kemenag dan TP PKK,” ujar Alwiati.
Kata Alwiati dengan adanya MoU kerja sama dengan DKK, kesepakatan ini diharapkan bisa menurunkan angka stunting tiap tahunnya.
Salah satunya melalui program PIN EMAS yang merupakan suatu upaya strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung Kota Balikpapan menuju Kota Layak Anak.
“Strategi ini dilaksanakan melalui pendekatan inergitas, kolaborasi, koordinasi hexahelix yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, forum anak untuk bergandeng tangan dalam menyelesaikan permasalahan anak dan keluarga,” jelasnya.
Manfaat yang diharapkan adalah Terpenuhinya hak-hak anak, anak dapat berinteraksi dan tumbuh kembang dengan baik dengan tersedianya sarana prasarana ramah anak dan dokumen rencana aksi daerah kots layak anak.
“Harapannya dengan adanya proyek perubahan PIN EMAS ini dapat mengantarkan Kota Balikpapan menuju Kota Layak Anak dengan kategori Utama,” akunya.
Untuk itu perlu keterlibatan dan peran masyarakat hal ini tertuang dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak diantaranya memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang undangan tentang Anak, memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak, melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak, berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak.
Kemudian melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak, menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakansuasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban
“Serta memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapa,” pungkasnya.
Comments
comments
