BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Merosot jumlah APBD Kota Balikpapan selama 4 tahun terakhir dari Rp3, 2 triliun hingga 2021 yang diperkirakan tinggal Rp 1,9 triliun saja menyulitkan Balikpapan menangani persoalan banjir.
Belum lagi dampak covid yang dirasakan, ikut memotong alokasi jumlah DBH, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum bagi daerah termasuk Balikpapan.
Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengakui keterbatasan anggaran daerah. Penanganan infrastruktur banjir atau pembangunan jalan butuh campur APBN.
“Jadi selain jalan (rencana pembangunan flyover Simpang Rapak). Yang perlu menjadi perhatian adalah banjir. Kalau mengandalkan APBD Balikpapan terbatas karena APBD Balikpapan itu hanya murni dari (sektor) jasa. Beda dengan kabupaten kota lain yang punya tambang, emas, punya batu bara, punya minyak,” katanya (6/11/2020).
Meski keuangan pusat menurun Politisi Golkar ini yakin paslon Rahmad Thohari bisa membuka akses agar Balikpapan mendapatkan bantuan infrastruktur yang memadai.
“Mudah-mudahan wali kota yang baru nanti bisa ekspasi ke pusat maupun provinsi. Untuk mencari anggaran itu,” harapnya.
Disisi lain, pemkot juga harus mampu melakukan diversifikasi pendapatan dengan menggenjot sektor yang memiliki potensi PAD seperti pariwisata, perhotelan, serta dari sektor UMKM, dan sektor-sektor lainnya.
Sementara untuk anggaran yang dibutuhkan untuk menanggulangi titik banjir di Balikpapan sekitar Rp 350-450 miliar.
Katanya penanganan banjir masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah Daerah (RPJMD) Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.
” Tiap tahun dianggarkan, kita telah menyicil penyelesaian titik-titik banjir. Terutama di tahun 2019. Tapi utamanya penanganan banjir itu normalisasi Sungai Ampal, yang sampai saat ini belum selesai, “ujarnya.
Pemkot Balikpapan mengklaim sudah menangani 43 titik banjir dari 51 titik banjir di 2019 lalu.
Comments
comments
