Penerimaan PPN dan PPnBM Kaltim-Kaltara Februari 2026 Melonjak 37%, PPh Non-Migas Alami Kontraksi

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Sinergi unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra) terus diperkuat melalui rapat koordinasi Asset Liability Committee (ALCo) Regional. Dalam pertemuan yang digelar secara daring pada Senin (16/3/2026), terungkap dinamika realisasi APBN hingga akhir Februari 2026.

Pemaparan kinerja ini disampaikan oleh Kepala Bidang Data Potensi dan Pengawasan Perpajakan Kanwil DJP Kaltimra, Aang Aribawa, di hadapan pimpinan wilayah DJKN, DJBC, serta DJPb Kaltim dan Kaltara.

Realisasi Pajak: PPN Tumbuh Positif di Tengah Kontraksi

Hingga 28 Februari 2026, realisasi kinerja penerimaan pajak di wilayah Kaltimra mencatatkan hasil yang bervariasi. Secara keseluruhan, penerimaan pajak bruto mencapai Rp3,76 triliun, namun angka ini mengalami kontraksi sebesar 14,96% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berikut adalah rincian performa per jenis pajak:

• PPN dan PPnBM: Menjadi kabar baik dengan capaian neto Rp0,90 triliun, atau meningkat tajam sebesar 37,90% dibandingkan tahun 2025.
• PPh Non-Migas: Mencatatkan penerimaan neto Rp1,60 triliun, terkontraksi tipis 5,08% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
• PBB (Pajak Bumi dan Bangunan): Realisasi neto tercatat sebesar Rp0,129 triliun, mengalami kontraksi cukup dalam yakni 49,45%.

Satu Komando ‘Kemenkeu Satu’

Rapat ALCo ini menegaskan koordinasi erat di bawah bendera ‘Kemenkeu Satu’. Seluruh unit kerja, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Bea Cukai (DJBC), Perbendaharaan (DJPb), hingga Kekayaan Negara (DJKN), berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi regional.

Hadir dalam rapat tersebut para pimpinan wilayah, antara lain:

• Rofii Edy Purnomo (Kakanwil DJKN Kaltimra)
• Bagus Nugroho Tamtomo Putro (Kakanwil DJBC Kalbagtim)
• Tjahjo Purnomo (Kakanwil DJPb Kaltim)
• Ika Hermini Novianti (Kakanwil DJPb Kaltara)

Analisis: Mengapa PPN Naik Signifikan?

Kenaikan PPN dan PPnBM secara neto sebesar 37,90% memberikan indikasi bahwa konsumsi masyarakat dan aktivitas bisnis di wilayah Kaltim dan Kaltara masih menunjukkan tren yang kuat, meskipun jenis pajak lainnya seperti PBB mengalami penyesuaian. Pertemuan ini menjadi wadah bagi unit vertikal untuk saling memberikan dukungan guna mencapai target APBN di akhir tahun. ***