Penertiban Kabel dan Efisiensi Anggaran Jadi Prioritas Pemkot Balikpapan Perkuat Layanan Publik

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya menata infrastruktur perkotaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik melalui program penertiban kabel utilitas dan penguatan skala prioritas anggaran pembangunan. 

Kebijakan ini dinilai menjadi bagian penting dari langkah strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kota yang lebih tertib, aman, dan modern.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Haemusri Umar, menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan saat ini menitikberatkan pada prinsip efisiensi dan kesederhanaan. 

Menurut dia, pendekatan tersebut bukan sekadar langkah administratif, melainkan juga bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat di sejumlah daerah lain yang tengah menghadapi musibah, seperti di Aceh dan beberapa wilayah di Sulawesi.

“Kita tetap bisa merayakan hari jadi kota, tetapi harus menjaga empati dan solidaritas terhadap saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana. Karena itu, konsep kesederhanaan menjadi bagian dari sikap pemerintah,” ujar Haemusri saat memberikan keterangan, Jumat (13/2/2026).

Di sisi lain, Pemkot Balikpapan juga menaruh perhatian pada penataan kabel utilitas yang selama ini menjadi sorotan, baik dari masyarakat maupun pemerintah pusat. Kabel udara yang semrawut di sejumlah titik dinilai tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan.

Haemusri menegaskan bahwa program penertiban kabel sebenarnya telah lama dirancang dan kini masuk dalam agenda prioritas pembangunan daerah. Rencana tersebut mencakup penataan jaringan kabel secara bertahap, termasuk opsi pemindahan ke sistem bawah tanah agar lebih rapi dan aman.

“Program menuju Balikpapan bebas kabel sudah direncanakan. Ke depan, infrastruktur pendukung akan disiapkan agar jaringan utilitas bisa tertata dengan baik dan terintegrasi,” katanya.

Ia menambahkan, pelaksanaan program ditargetkan mulai berjalan tahun ini dengan mempertimbangkan kesiapan teknis, koordinasi lintas instansi, serta dukungan dari perusahaan penyedia layanan utilitas. Pemerintah, kata dia, juga membuka peluang kolaborasi agar proses penataan berjalan efektif tanpa mengganggu layanan kepada masyarakat.

Terkait pembiayaan, Haemusri memastikan anggaran tersedia, namun penggunaannya tetap disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan. Pemerintah ingin memastikan setiap alokasi dana benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat.

“Anggaran itu ada, tetapi harus difokuskan pada program yang manfaatnya nyata bagi warga dan pembangunan kota,” ujarnya.

Melalui langkah tersebut, Pemkot Balikpapan berharap penataan utilitas tidak hanya memperindah wajah kota, tetapi juga meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan kualitas lingkungan perkotaan.

Program ini sekaligus menjadi bagian dari visi jangka panjang menjadikan Balikpapan sebagai kota modern dengan tata kelola infrastruktur yang tertib, efisien, dan berkelanjutan.***