Pengadaan Motor Listrik MBG Jadi Sorotan, Menkeu Purbaya Mengaku Ada Miskomunikasi di Internal

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Isu pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menjadi sorotan. Ini setelah pemerintah mengakui adanya miskomunikasi dalam proses penganggaran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pengadaan tersebut tidak sepenuhnya berjalan sesuai pemahaman awal di internal kementerian.

“Tahun lalu itu ada miskomunikasi kali dari anak buah saya ke saya. Seingat saya, saya tanya sudah ditolak. Tapi ternyata sebagian sudah sempat lolos,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (9/4/2026), dikutip dari Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Pengadaan motor listrik ini sebelumnya masuk dalam anggaran 2025 untuk mendukung operasional program MBG. Utamanya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Namun, Purbaya mengaku tidak mengetahui secara rinci proses awal pengajuan tersebut. Ia menduga sebagian anggaran telah mendapat persetujuan sebelum ia menjabat sebagai Menteri Keuangan.

“Mungkin juga sudah diajukan sebelum saya jadi menteri, kan sudah lama itu. Jadi saya enggak tahu,” lanjutnya.

Di tengah sorotan publik terhadap penggunaan anggaran negara, pemerintah memastikan tidak akan melanjutkan pengadaan serupa pada tahun berikutnya.

“Tapi ya nanti kita lihat lagi deh ke depan, tapi yang jelas ke depan enggak ada lagi,” jelasnya.

Sudah Dianggarkan Sejak 2025

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut memang merupakan bagian dari anggaran 2025 untuk mendukung operasional program MBG di lapangan.

Ia juga meluruskan informasi yang beredar di masyarakat terkait jumlah kendaraan yang mencapai puluhan ribu unit lebih besar dari data resmi.

“Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari total 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” jelas Dadan.

Saat ini, belasan ribu unit motor listrik tersebut masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan belum didistribusikan.

Situasi ini memperlihatkan kompleksitas dalam pengelolaan program skala besar seperti MBG, terutama dalam hal koordinasi lintas lembaga dan pengawasan anggaran.

Di sisi lain, temuan adanya miskomunikasi internal turut memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi dan akurasi proses perencanaan belanja negara, khususnya untuk program prioritas nasional.