Perda Pariwisata Balikpapan Direvisi, IKN dan Penguatan Pramuwisata Jadi Perhatian

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan terus mematangkan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepariwisataan yang saat ini tengah dalam proses pembahasan di DPRD Kota Balikpapan. 

Sejumlah kajian dan review telah dilakukan, dan tahapan selanjutnya akan difokuskan pada pembahasan lanjutan bersama legislatif.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan, Ratih Kusuma, menjelaskan bahwa revisi perda ini menjadi penting karena adanya berbagai perkembangan strategis yang belum terakomodasi dalam aturan lama, salah satunya terkait keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Dalam perda pariwisata yang lama, IKN belum masuk sebagai bagian dari pertimbangan kebijakan. Padahal, posisi Balikpapan sangat strategis sebagai penyangga utama. Ini yang perlu kita sesuaikan agar regulasi lebih relevan dengan kondisi saat ini,” ujar Ratih.

Selain IKN, penguatan peran pramuwisata juga menjadi perhatian khusus dalam revisi perda tersebut. Ratih menyebutkan, pihaknya menerima banyak masukan terkait perlunya penegasan peran pemandu wisata dalam setiap kegiatan tur yang dilaksanakan di Balikpapan.

“Kami ingin ada pengaturan yang jelas mengenai pramuwisata, termasuk dalam kegiatan tur. Beberapa kota dan provinsi lain sudah menerapkan hal ini, dan Balikpapan perlu mengarah ke sana agar kualitas layanan pariwisata semakin meningkat,” jelasnya.

Sementara itu, terkait regulasi olahraga, Ratih mengakui bahwa pembahasan Perda Keolahragaan akan menyusul setelah revisi Perda Pariwisata rampung. Hal ini mengingat cukup banyaknya perda yang saat ini masih dalam proses di Kota Balikpapan.

Menurutnya, revisi Perda Keolahragaan sangat dibutuhkan untuk memperkuat pembangunan olahraga daerah. Saat ini, terdapat sekitar 66 cabang olahraga yang berkembang di Balikpapan dan perlu diakomodasi dalam regulasi yang lebih mutakhir.

“Penguatan perda olahraga penting karena banyak cabang olahraga baru yang harus masuk di dalam regulasi. Selain itu, program prioritas pembangunan olahraga juga harus selaras dengan Indeks Pembangunan Olahraga serta didukung sarana dan prasarana yang memadai,” tutur Ratih.

Ia berharap, dengan penyempurnaan regulasi di bidang pariwisata dan olahraga, Balikpapan dapat semakin siap menghadapi tantangan ke depan, sekaligus memanfaatkan peluang besar sebagai kota penyangga IKN yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.***