Perkuat Layanan Ramah Difabel di Balikpapan, Dorong Terwujudnya Kota Inklusif

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pelayanan publik yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas (difabel). 

Sejumlah fasilitas khusus sudah disediakan di berbagai unit layanan masyarakat, mulai dari Mal Pelayanan Publik (MPP), kantor kelurahan, hingga gedung perkantoran Pemkot.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Balikpapan, Erriansyah Haryono, mengatakan fasilitas ramah difabel kini telah hadir di MPP yang berada di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

Tidak hanya akses fisik seperti jalur landai dan kursi roda, Pemkot juga menyiapkan petugas khusus untuk membantu difabel, termasuk penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang tunarungu.

“Di perizinan sudah dilengkapi dengan fasilitas ramah difabel. Bahkan ada petugas khusus yang disiapkan untuk membantu, termasuk penerjemah bahasa isyarat bagi teman-teman tunarungu,” jelas Erriansyah, Kamis (4/9/2025).

Ia menegaskan, fasilitas tersebut benar-benar diprioritaskan bagi penyandang disabilitas. “Fasilitas ini memang khusus untuk difabel. Bahkan Wali Kota sendiri tidak menggunakan fasilitas tersebut. Jadi betul-betul diprioritaskan,” ujarnya.

Tantangan di Gedung Lama

Meski sudah banyak fasilitas yang disiapkan, Pemkot Balikpapan mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah menyesuaikan bangunan lama seperti Kantor Sekretariat Daerah agar sesuai dengan standar ramah difabel.

“Karena bangunannya lama, memang agak sulit menyesuaikan dengan standar ramah difabel. Tapi secara bertahap terus kita lakukan penyempurnaan,” tambah Erriansyah.

Selain di MPP, beberapa kantor kelurahan juga sudah menyediakan akses khusus seperti jalur landai dan kursi roda, sementara di gedung Pemkot sudah tersedia lift. Ke depan, Pemkot berencana menambah fasilitas pendukung serta jumlah petugas yang bisa mendampingi difabel di titik-titik layanan publik.

“Sudah banyak yang disiapkan, tinggal penyempurnaan saja. Masukan dari masyarakat, termasuk kebutuhan petugas bagi difabel selain tunarungu, akan jadi bahan evaluasi kami,” jelasnya.

Masukan dari Komisi Informasi

Upaya Pemkot Balikpapan dalam mewujudkan layanan inklusif mendapat perhatian dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur (KI Kaltim). Komisioner Bidang Kelembagaan, Erni Wahyuni, menilai secara umum keterbukaan informasi publik di Balikpapan sudah berjalan baik. Namun, ia tetap memberi sejumlah catatan penting.

Salah satunya terkait kendala jaringan internet yang sempat tidak bisa diakses saat proses pemeriksaan oleh verifikator. “Dari hasil isian SAQ yang kami terima, kendala itu bukan pada layanan PPID-nya, tetapi jaringan internet yang tidak bisa diakses saat pemeriksaan. Tapi sudah dijelaskan, waktu itu memang terjadi takedown jaringan di wilayah Balikpapan,” ujar Erni.

Selain itu, ia menyoroti perlunya peningkatan pelayanan PPID di kantor Wali Kota. Sebelumnya, layanan PPID hanya tersedia di Diskominfo, kini juga sudah ada di kantor Wali Kota. “Ini sebuah kemajuan, dan sudah terbukti berjalan. Tinggal ada beberapa hal yang perlu diperbaiki,” katanya.

Catatan untuk Fasilitas Difabel

Erni juga menekankan pentingnya peningkatan fasilitas difabel, terutama di PPID. Menurutnya, fasilitas yang ada saat ini masih terbatas pada jalur landai (ramp) dan kursi roda.

“PPID sebaiknya juga dilengkapi dengan fasilitas bagi teman-teman disabilitas tunarungu dan tunawicara. Misalnya dengan alat bantu dengar maupun petugas yang bisa berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat,” tegasnya.

Ia berharap catatan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Balikpapan, sehingga layanan keterbukaan informasi publik benar-benar bisa diakses oleh semua kalangan, tanpa terkecuali.

Menuju Kota Inklusif

Langkah yang dilakukan Pemkot Balikpapan sejalan dengan visi kota inklusif, di mana seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan hak yang sama dalam mengakses informasi dan layanan publik. 

Dengan fasilitas yang terus dilengkapi serta evaluasi berkelanjutan, Balikpapan diharapkan bisa menjadi kota yang ramah difabel, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.***