Pj Presiden Korsel Pun Dimakzulkan, Perekonomian Kacau

SEOUL, inibalikpapan.com – Parlemen Korea Selatan (Korsel) makzulkan penjabat (Pj) Presiden Han Duck-soo pada Jumat (27/12/2024).

Hal ini terjadi kurang dari dua minggu setelah makzulkan Presiden Yoon Suk Yeol.

Han adalah penjabat presiden pasca pemakzulan Yoon pada tanggal 14 Desember karena mengumumkan darurat militer pada tanggal 3 Desember.

Dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara, Han mengatakan bahwa ia sedih dengan tindakan yang menurutnya bukan contoh bagus untuk generasi berikutnya.

Namun ia menerima hasilnya.

“Saya menghormati keputusan parlemen  untuk menghindari kekacauan dan ketidakpastian lebih lanjut. Saya akan menangguhkan tugas saya sesuai dengan hukum yang berlaku,” katanya seperti dikutip dari reuters

Ia menambahkan bahwa ia akan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi untuk meninjau mosi pemakzulan tersebut.

Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa mengatakan telah mengajukan petisi konstitusional. Partai ini  yang menolak pemakzulan Han yang merupakan dorongan.

Menteri Keuangan Jadi Penjabat Presiden

Menteri Keuangan Choi Sang-mok kini berperan sebagai penjabat presiden sebagai orang berikutnya yang berada di bawah undang-undang tersebut.

Ia akan berbicara dengan kepala militer dan berkonsultasi dengan menteri luar negeri dan penjabat menteri pertahanan, kata seorang juru bicara kenegaraan.

Partai-partai oposisi memimpin usulan dan disahkan dengan 192 dari 300 suara di tengah keributan oleh anggota Partai Kekuatan Rakyat yang mengelilingi podium pembicara.

Mereka teriakkan bahwa pemungutan suara tidak sah dan parlemen telah terlibat dalam tirani.

Menjelang sidang parlemen, pemimpin oposisi Lee Jae-myung dari Partai Demokrat menuduh Han bertindak untuk pemberontakan.

Partai Demokrat  memiliki kendali mayoritas di parlemen,

Ada dukungan publik yang sangat besar untuk pemecatan Yoon, jajak pendapat menunjukkan setelah upaya darurat militernya.

Rencana pemungutan suara untuk memakzulkan Han muncul setelah ia menolak untuk segera menunjuk tiga hakim agung untuk mengisi kekosongan di Mahkamah Konstitusi.

Han katakan hal tersebut akan melampaui perannya sebagai pelaksana tugas.

Hingga sebelum pemungutan suara dimulai, tidak jelas berapa banyak suara yang dibutuhkan untuk memakzulkan Han.

Ambang batas untuk seorang perdana menteri adalah mayoritas sederhana, sedangkan mayoritas dua pertiga dibutuhkan untuk seorang presiden.

Ketua DPR Woo Won-shik menyatakan mayoritas sederhana akan menjadi persetujuan parlemen.

Sebelumnya, penjabat Presiden Choi yang baru memohon kepada parlemen untuk menarik rencana pemakzulan Han, dengan mengatakan hal itu akan menimbulkan kerusakan serius pada ekonomi.

Won Korea Selatan melemah ke 1.475,4 per dolar, turun 0,53 persen pada pukul 07.07 GMT menjelang pemungutan suara parlemen.

“Memakzulkan Han hanya akan berarti ketidakpastian politik yang berkepanjangan,” kata Huh Jae-hwan, seorang analis di Eugene Investment & Securities. “Dalam hal pasar keuangan, (Choi) yang mengambil alih hanya bisa menjadi berita buruk. Karena hal itu hanya menunjukkan bahwa kekacauan politik sedang berlangsung.”

Nasib Han Bergantung Sidang MK

Pemungutan suara untuk menentukan nasib Han berlangsung saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan sidang pertamanya.

Sidang itu untuk meninjau apakah akan batalkan pemakzulan dan mengembalikan Yoon atau memberhentikannya secara permanen dari jabatannya.

MK memiliki waktu 180 hari untuk mencapai keputusan.

Berbicara dalam sidang persiapan, Hakim Cheong Hyung-sik mengatakan pengadilan akan bergerak cepat dalam kasus tersebut mengingat beratnya kasus tersebut.

Mereka menolak permintaan pengacara Yoon untuk menunda persidangan guna mempersiapkan diri dengan lebih baik.

Sidang berikutnya berlangsung pada tanggal 3 Januari.

Seorang pengacara yang mewakili Yoon kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa presiden yang dimakzulkan berencana untuk hadir secara langsung di masa mendatang.

Sidang tersebut menyusul pembangkangan Yoon selama berminggu-minggu.

Ia mengabaikan permintaan pengadilan untuk menyerahkan dokumen serta panggilan oleh penyidik ​​dalam kasus pidana terpisah atas deklarasi darurat militernya.

Yoon tidak diharuskan menghadiri sidang hari Jumat. Jika dia digulingkan, pemilihan presiden baru akan diadakan dalam waktu 60 hari.