Polemik Impor 105 Ribu Pikap India oleh PT Agrinas, DPR Desak Presiden Prabowo Batalkan Rencana

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Rencana besar BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendatangkan 105.000 unit mobil pikap secara utuh (Completely Built Up/CBU) dari India memicu polemik panas.

Kebijakan mengimpor kendaraan dari produsen Mahindra dan Tata Motors ini dinilai kontradiktif dengan semangat kemandirian industri yang diusung pemerintah.

Anggota DPR RI, Firman Soebagyo, secara tegas mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut di tengah kapasitas produksi otomotif dalam negeri yang masih sangat mumpuni.

Bertabrakan dengan Visi Pesiden Prabowo

Firman menilai, langkah impor masif ini berpotensi melangkahi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang gencar menyuarakan hilirisasi dan penguatan produksi domestik. Menurutnya, BUMN seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendukung industri nasional, bukan justru memanjakan produk asing.

“Jangan sampai pidato soal kemandirian industri hanya menjadi slogan. Kalau praktiknya justru membuka keran impor, publik berhak mempertanyakan konsistensi pemerintah,” tegas Firman dalam keterangan resminya, Senin (23/2/2026).

Ancaman bagi Rantai Pasok dan Tenaga Kerja

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan bahwa industri otomotif memiliki multiplier effect yang sangat luas. Mengimpor kendaraan dalam bentuk utuh (CBU) dianggap memutus mata rantai ekonomi yang seharusnya dinikmati rakyat Indonesia.

• Penyerapan Tenaga Kerja: Produksi lokal menyerap ribuan buruh pabrik.
• Industri Pendukung: Melibatkan sektor baja, ban, kaca, hingga UMKM komponen.
• Pendapatan Negara: Hilangnya potensi pajak dan nilai tambah domestik.

“Kalau kita impor CBU, nilai tambah itu justru dinikmati negara lain. Negara harus hadir melindungi industri nasional dan tenaga kerja kita,” ujar legislator asal Pati, Jawa Tengah tersebut.

Desak Transparansi dan Evaluasi Presiden

Sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Firman mendorong agar kebutuhan kendaraan operasional untuk program Koperasi Desa Merah Putih diprioritaskan menggunakan produk hasil rakitan dalam negeri.

Ia pun mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan terbuka guna menghindari kecurigaan adanya lobi-lobi industri tertentu. Jika tidak ada alasan mendesak, Firman meminta Presiden untuk bertindak tegas.

“BUMN harus berpihak pada industri dalam negeri. Presiden harus mengevaluasi bahkan membatalkan rencana impor ini,” pungkasnya. / DPR