Prabowo Bilang Menjadi Pemimpin Berarti Harus Siap Menerima Kritik, Sebut Itu Bahan Koreksi

ACEH, inibalikpapan.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa menjadi pemimpin berarti harus siap menerima hujatan, fitnah, hingga kritik pedas. Ia mengingatkan jajarannya agar tidak melemah hanya karena cemoohan, selama tujuan utamanya adalah bekerja untuk rakyat.

Pernyataan itu Prabowo sampaikan saat memberikan arahan dalam rapat terbatas di lokasi pembangunan Rumah Hunian Danantara, Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026). Rapat tersebut menghadirkan 10 menteri serta jajaran pimpinan daerah Aceh, termasuk Gubernur Muzakir Manaf.

Prabowo menyoroti fenomena pejabat yang kerap berada di posisi serba salah, khususnya saat turun langsung ke lapangan, termasuk ke lokasi bencana.

Menurutnya, kehadiran pemimpin sering mendapat persepsi negatif. Namun jika tidak hadir, pejabat justru mendapat anggapan abai terhadap penderitaan rakyat.

Padahal, kata Prabowo, turun ke lapangan bertujuan untuk melihat langsung persoalan dan mempercepat bantuan, bukan sekadar menjalankan agenda seremoni.

“Pejabat datang, pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat kan begitu. Saya datang ketemu gubernur, gubernur sampaikan kita butuh ini, kita itu, Pak ada usul ini, ada saya tahu langsung saya bisa cek, kan begitu ceritanya,” ucap Prabowo, melansir Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Kritik Bukan untuk Melemahkan

Di hadapan para menteri, kepala badan, hingga kepala daerah, Prabowo menegaskan bahwa kesiapan mental menghadapi serangan verbal adalah bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin.

Namun ia mengingatkan, hujatan tidak boleh membuat pejabat patah semangat atau menghentikan kerja nyata di lapangan.

Sebaliknya, kritik harus dijadikan bahan koreksi dan pengingat agar kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kebutuhan rakyat.

Prabowo bilang, pemerintahannya menekankan pendekatan kerja berbasis bukti dan hasil nyata, bukan pencitraan.

“Kita sekarang dalam rangka membuktikan. Jadi kalau ada menteri-menteri, pejabat turun, itu dia tidak turun untuk wisata. dia datang dia melihat, mencatat, mengerti mengambil keputusan, kan demikian,” ujarnya.

Fokus Kurangi Penderitaan Rakyat

Lebih jauh, Kepala Negara menegaskan bahwa fokus utama pemerintahannya adalah meringankan dan mengurangi penderitaan masyarakat, baik akibat bencana maupun persoalan sosial lainnya.

Kritik pedas yang datang, menurutnya, akan selalu ada. Namun hal itu tidak boleh menghalangi pemerintah untuk tetap bekerja mengurus kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

“Tugas kita, saya, walaupun tidak sehari-hari sama saudara ya, saya di pusat ya, saya berpikir bagaimana saya atasi ini, membantu saudara di lapangan. Tetapi sementara nasib 280 juta rakyat Indonesia tetap harus kita urus secara nasional,” pungkas dia.***