Prabowo Kembali Tegaskan Perang Lawan Korupsi, DPR Disebut Titik Rawan Transaksi Politik

TANGERANG, Inibalikpapan.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya untuk membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi. Pesan keras itu ia sampaikan saat memberi arahan kepada para kepala daerah dalam forum Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Kamis (28/8/2025).

“Bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan, dan kau akan dibersihkan, pasti,” tegas Prabowo di hadapan peserta.

Prabowo menegaskan, perang melawan korupsi bukan sekadar slogan, tetapi perintah moral dan politik yang wajib dijalankan seluruh pejabat negeri. Ia bahkan mencontohkan sikap tegas terhadap kader partainya sendiri.

“Di MPR tanggal 15 Agustus, saya bilang kalau ada anggota Gerindra melanggar, saya tidak akan lindungi. Eh, beberapa hari kemudian, ada anggota Gerindra yang tertangkap,” ungkapnya.

Pernyataan itu merujuk pada penetapan tersangka oleh KPK terhadap anggota DPR RI Heri Gunawan (Gerindra) dan Satori (NasDem) dalam kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

DPR Jadi Lahan Rawan

Pengamat Hukum Hardjuno Wiwoho mengingatkan bahwa titik paling rawan korupsi berada di parlemen, terutama dalam dua proses vital: fit and proper test pejabat publik dan pembahasan legislasi.

“Banyak kasus menunjukkan calon pejabat diwajibkan setor agar bisa lolos uji kelayakan. Kalau ini dibiarkan, pejabat terpilih bukan karena kapabilitas, tapi transaksi di belakang layar,” katanya.

Menurutnya, pola tersebut sangat berbahaya karena pejabat hasil “jual beli jabatan” cenderung mengabdi pada sponsor politik, bukan rakyat. Dampaknya, kebijakan publik bisa diarahkan untuk melayani kepentingan sempit.

Hardjuno menegaskan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian harus aktif mengawasi sejak proses seleksi. “Pencegahan jauh lebih murah daripada penindakan. Begitu pejabat lahir dari proses cacat sudah berkuasa, membongkar kasusnya jauh lebih sulit,” ujarnya.

Money Politics Masif

Senada, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menyebut praktik transaksional tidak hanya terjadi lewat uang pribadi, melainkan lewat anggaran Kementerian/Lembaga (K/L).

“Sekarang sudah tidak zaman main uang pribadi. Mainnya lewat anggaran. Proses penganggaran sekarang adalah proses wani piro agar goal anggaran K/L-nya,” ungkap Huda.

Ia menilai ruang legislasi DPR saat ini rawan barter suara, baik dalam seleksi pejabat publik maupun pembahasan anggaran.

Tantangan Serius

Pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi, menekankan bahwa komitmen politik Presiden tidak cukup tanpa langkah sistemik. Ia mendorong regulasi lebih ketat, keterlibatan publik dalam pengawasan, serta transparansi penuh dalam setiap seleksi pejabat.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menilai pernyataan Presiden harus ditindaklanjuti aparat hukum. “Korupsi harus dipotong dari pangkalnya, yaitu legislator. Tanpa pemberantasan korupsi serius, program-program pemerintah sulit berjalan,” katanya.

Dengan sorotan tajam ke DPR, publik menunggu apakah seruan Presiden Prabowo benar-benar akan menjadi babak baru pemerintahan bersih, atau hanya akan terhenti sebagai retorika. / Info Publik