Prabowo Mengamuk Soal Anggaran: “Rakyat Lapar Cari Pangan, Gak Usah Kebanyakan Analisa dan Kajian”

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan teguran keras terhadap budaya birokrasi yang gemar membuang anggaran untuk hal-hal seremonial. Dalam pidatonya di acara Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026), Presiden menegaskan bahwa efisiensi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk menyelamatkan uang rakyat.

Tak main-main, Prabowo mengungkapkan bahwa di tahun pertama pemerintahannya, negara telah berhasil menghemat anggaran lebih dari Rp300 triliun. Dana raksasa hasil efisiensi ini langsung dialihkan untuk mendanai program prioritas, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hentikan Seminar dan Perjalanan Dinas Tak Penting

Presiden secara spesifik menyoroti pemangkasan belanja yang dianggap tidak produktif. Ia meminta para pejabat berhenti menghamburkan uang negara untuk seminar, kajian yang berlebihan, hingga perjalanan dinas luar negeri.

“Kajian-kajian, analisa-analisa, sudah tidak perlu terlalu banyak. Kita sudah tahu masalahnya. Kekurangan infrastruktur, lakukan. Desa perlu jembatan, buat. Rakyat lapar, cari pangan. Tidak usah terlalu banyak analisa,” tegas Prabowo di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta.

Target Tinggi Danantara: ROA Wajib di Atas 8 Persen

Selain memotong pemborosan, Presiden juga memacu kinerja pengelolaan aset negara melalui Danantara. Prabowo memberikan apresiasi atas hasil reformasi Danantara yang melonjak empat kali lipat dibanding tahun 2024, namun ia tetap menuntut hasil yang lebih tinggi.

Presiden secara terang-terangan menaikkan target tingkat pengembalian aset (return on asset): “Kau patok 7 persen, saya patok 8 persen. Sekarang saya tingkatkan. Harus bisa lebih dari 8 persen. Menteri-menteri, bisa? Siap gitu dong!” ucapnya menantang jajaran kabinet.

Perang Lawan Korupsi: Tidak Ada Kompromi!

Menutup pidatonya, Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk menghabisi praktik korupsi, penyelewengan, hingga manipulasi anggaran di seluruh lini, baik pemerintahan maupun dunia usaha.

“Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi, semua. Tidak ada kompromi,” pungkasnya. Meski demikian, ia mengingatkan agar penegakan hukum tetap menjunjung tinggi keadilan dan menghindari miscarriage of justice (kegagalan keadilan). (BPMI Setpres)