Prabowo Subianto Tegaskan Bukan Presiden Boneka: “Saya Tidak Dikendalikan oleh Jokowi”
JAKARTA, Inibalikpapan.com – Presiden Prabowo Subianto, dengan tegas membantah tudingan bahwa dirinya hanyalah “presiden boneka” yang berada di bawah bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan tersebut ia sampaikan langsung dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin sore (5/5/2025).
“Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” tegas Prabowo dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.
Pernyataan ini sekaligus menjawab spekulasi publik dan narasi miring yang berkembang pasca dirinya dilantik sebagai Presiden ke-8. Isu tersebut mencuat seiring kedekatannya dengan Jokowi, baik secara politik maupun personal.
Konsultasi, Bukan Dikendalikan
Prabowo menjelaskan bahwa dirinya tetap menjaga komunikasi dengan Jokowi, namun dalam konteks konsultasi kenegaraan yang wajar dilakukan oleh pemimpin baru kepada pendahulunya.
“Konsultasi itu hal yang bijak. Beliau (Jokowi) sepuluh tahun jadi presiden. Tentu saya minta saran, minta pandangan. Tapi bukan berarti saya dikendalikan,” ujar Prabowo.
BACA JUGA :
Tak hanya kepada Jokowi, Prabowo juga menyebut bahwa ia membuka ruang diskusi dengan presiden-presiden sebelumnya, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.
“Saya menghadap beliau-beliau itu tidak ada masalah. Kalau bisa, saya juga mau menghadap Pak Harto dan Bung Karno,” ujar Prabowo disambut tawa para peserta sidang.
Sindiran Soal Polemik Ijazah
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung polemik mengenai ijazah Jokowi yang sempat dipersoalkan sebagian pihak. Ia menyatakan bahwa capaian dua periode pemerintahan Jokowi tidak bisa diabaikan begitu saja.
“Orang suka atau tidak suka, Pak Jokowi berhasil 10 tahun memimpin. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya juga, iya kan?” ujarnya berseloroh.
Pernyataan terbuka Prabowo ini menjadi sinyal kuat atas arah kepemimpinannya yang ingin ditegaskan sebagai independen, sekaligus menjawab tekanan dan kritik dari pihak yang meragukan otonominya sebagai presiden.
Dalam konteks politik nasional, klarifikasi ini penting untuk menjaga stabilitas narasi publik, khususnya menjelang 100 hari pemerintahan barunya.
BACA JUGA

