Prabowo Tolak Penetapan Bencana Nasional di Sumatera, Sebut Peristiwa Hanya Terjadi di Tiga Provinsi

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Presiden Prabowo Subianto menanggapi desakan sejumlah pihak agar bencana banjir dan longsor di Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional. Prabowo menegaskan status tersebut tidak diperlukan karena kondisi di lapangan masih dapat dikendalikan oleh pemerintah.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan kekuatan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), melansir Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Ia menegaskan pemantauan terhadap penanganan bencana dilakukan secara langsung. “Saya monitor terus,” ujarnya.

Prabowo juga membantah anggapan bahwa negara absen dalam penanganan bencana di Sumatra. Menurutnya, pemerintah telah mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar untuk membantu masyarakat terdampak.

“Kita sudah mengerahkan lebih dari 50.000 personel TNI dan Polri, itu setingkat 50 batalion. Kalau dibilang negara tidak hadir, ah, ya, kita waspada saja,” ucap Prabowo.

Selain personel darat, pemerintah juga mengerahkan dukungan udara. Lebih dari 60 helikopter serta belasan pesawat dikerahkan setiap hari untuk distribusi bantuan dari Medan dan Jakarta ke wilayah terdampak.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan rencana pembentukan Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi guna mempercepat pemulihan pascabencana. Pemerintah juga akan segera membangun hunian bagi korban.

“Saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, mungkin mulai Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan ini bisa langsung jadi rumah tetap,” katanya.

Untuk mempercepat proses pembangunan, Prabowo menginstruksikan agar memanfaatkan lahan milik negara, termasuk aset PTPN maupun kawasan konsesi hutan jika diperlukan. “Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya,” tandasnya.***