Presiden Prabowo Hormati Sikap Forum Purnawirawan TNI, Tapi Tak Akan Tanggapi Usulan di Luar Wewenang Eksekutif
JAKARTA, Inibalikpapan.com — Presiden Prabowo Subianto menghargai delapan poin sikap yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait sejumlah isu kebangsaan.
Namun, Presiden menegaskan tidak akan memberikan respons spontan terhadap usulan-usulan tersebut, terutama yang berada di luar domain kewenangannya sebagai Kepala Negara.
Pernyataan ini disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4/2025).
“Presiden sangat menghormati pemikiran para purnawirawan karena berasal dari satu almamater, satu perjuangan, dan satu pengabdian. Jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit menyatukan mereka,” ujar Wiranto kepada awak media, dikutip inibalikpapan.
Isu Fundamental Butuh Kajian Mendalam
Menurut Wiranto, Presiden tidak akan merespons secara instan karena delapan poin yang disampaikan menyangkut masalah-masalah fundamental bangsa. Prabowo, lanjutnya, akan mempelajari seluruh isi pernyataan tersebut secara cermat dan bertahap.
“Sebagai Panglima Tertinggi TNI, Presiden tidak bisa serta-merta menanggapi. Beliau akan mempelajari setiap poin usulan karena ini bukan masalah ringan,” tegasnya.
BACA JUGA :
Wiranto juga menekankan bahwa Prabowo akan tetap berpegang teguh pada prinsip trias politica yang memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karena itu, usulan di luar ranah eksekutif tidak akan ditanggapi secara langsung.
“Presiden menghormati batasan kewenangan. Apa yang bukan wewenangnya tentu tidak akan dijawab,” jelas mantan Menkopolhukam itu.
Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi Polemik Medsos
Lebih jauh, Wiranto menyampaikan pesan dari Presiden agar masyarakat tidak terprovokasi oleh polemik yang berkembang di media sosial terkait sikap Forum Purnawirawan TNI. Menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal wajar, namun jangan sampai memecah persatuan.
“Presiden mengajak semua pihak menjaga ketenangan di tengah banyak tantangan yang sedang dihadapi bangsa. Jangan sampai perbedaan sikap justru memperkeruh suasana,” kata Wiranto.
Sebagai penutup, Wiranto menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan penjelasan resmi atas usulan Forum Purnawirawan TNI pada waktu yang dianggap tepat. Tujuannya, untuk menjaga ketenteraman publik dan merawat semangat persatuan nasional.
“Kita butuh suasana damai agar bisa fokus menghadapi persoalan bangsa. Penjelasan resmi akan disampaikan untuk mendinginkan suasana,” pungkasnya.
Sebeumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi menyampaikan delapan tuntutan politik. Berikut daftar lengkap 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI:
Penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena keputusan MK yang dinilai melanggar hukum dan etika peradilan.
Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan.
Dukungan terhadap Program Kabinet Merah Putih (ASTA CITA), kecuali untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Penghentian proyek strategis nasional (PSN) seperti PIK 2 dan Rempang yang dinilai merugikan rakyat dan merusak lingkungan.
Penolakan tenaga kerja asing asal Tiongkok, serta desakan agar seluruh TKA ilegal dipulangkan.
Penertiban pengelolaan tambang yang dinilai tidak sesuai dengan Pasal 33 Ayat 2 dan 3 UUD 1945.
Reshuffle menteri yang terindikasi korupsi, dan pemutusan hubungan dengan aparat yang masih loyal pada kepentingan Presiden RI ke-7.
Pengembalian fungsi Polri pada urusan KAMTIBMAS di bawah Kemendagri. /BPMI Setpres
BPMI Setpres
BACA JUGA
KREDIT
