Presiden Prabowo: Jangan Mau Diadu Domba, Suarakan Aspirasi Secara Damai

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan resminya usai bertemua pimpinan lembaga tinggi negara dan pimpinan partai politik di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Foto: Tangkapan Layar Kanal Youtube Setpres/ Info Publik

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Presiden Prabowo Subianto menyerukan seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang, tidak mudah diadu domba, dan menjaga persatuan nasional di tengah gelombang aksi unjuk rasa yang merebak sejak 25 Agustus lalu.

Dalam pernyataannya di Istana Negara usai bertemu pimpinan lembaga negara dan partai politik, Prabowo menegaskan pemerintahannya berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama kelompok kecil dan tertinggal.

“Pemerintah yang saya pimpin bertekad selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil, paling tertinggal. Saya minta seluruh warga tidak mudah diadu domba, tetap bersatu demi kebangkitan bangsa,” ujar Presiden, Minggu (31/8/2025).

Prabowo menegaskan Indonesia menjunjung tinggi kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 serta UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun ia menekankan, kebebasan tersebut harus dijalankan secara damai, bukan dengan tindakan anarkis yang merugikan masyarakat luas.

“Kalau merusak fasilitas umum, artinya menghamburkan uang rakyat. Aspirasi silakan disuarakan dengan damai, tanpa kerusuhan, tanpa penjarahan, tanpa merusak fasilitas umum. Semua aspirasi akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” tegas Prabowo.

Presiden juga mengingatkan adanya potensi campur tangan pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia maju. Karena itu, rakyat diminta tetap waspada dan berpegang pada semangat gotong royong.

“Kita perbaiki kekurangan di pemerintahan dan negara kita. Semangat nenek moyang kita adalah gotong royong. Mari kita bergotong royong menjaga lingkungan kita, keluarga kita, dan bangsa kita,” imbuhnya.

Pernyataan ini disampaikan menyusul eskalasi unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai menolak pernyataan sejumlah anggota DPR RI terkait gaji dan tunjangan. Aksi kemudian berubah ricuh setelah seorang pengemudi ojek online meninggal dunia akibat terlindas kendaraan taktis kepolisian.

Selain merusak fasilitas umum, massa juga melakukan penjarahan di sejumlah kediaman pribadi anggota DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah yang menegaskan negara wajib hadir melindungi rakyat serta menegakkan hukum. / Info Publik