Presiden Prabowo Minta Mafia Pangan Ditindak: Rugikan Negara Rp100 Triliun karena Manipulasi Harga Beras dan Minyak Goreng

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri dan Jaksa Agung untuk menindak tegas mafia pangan yang telah merugikan masyarakat.

“Saya sudah beri perintah: usut, tindak, sita. Ini menyangkut konstitusi, menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara tidak boleh kalah dari spekulan.”

Dia mengatakan, tidak bisa membiarkan hal tersebut terjadi. Dia mengecam praktik-praktik spekulatif dan manipulatif dalam distribusi bahan pangan seperti beras, jagung, dan minyak goreng.

“Jadi tidak bisa, saya tidak bisa membiarkan hal ini. Karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara,” tegasnya. 

Presiden bahkan memperkenalkan istilah “serakahnomics” untuk menggambarkan dampak dari keserakahan segelintir pihak hanya untuk keuntungan pribadi.

“Sekarang saya tanya, kalau produksi beras, ini hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi jagung, hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi minyak goreng, hajat hidup orang banyak enggak?,” tanya Presiden.

“Bagaimana Indonesia produsen minyak goreng, produsen kelapa sawit terbesar di dunia, terbesar di dunia, kok bisa minyak goreng hilang, langka?” tanyanya lagi.

Presiden Prabowo menyatakan, produksi pangan nasional—terutama beras—telah mengandalkan berbagai subsidi negara, mulai dari benih, pupuk, hingga irigasi.

Namun kemudian, justru dimanfaatkan oleh spekulan dan pelaku pasar nakal yang menjual ulang beras subsidi dalam kemasan premium dengan harga jauh lebih tinggi.

Kata dia, praktik manipulasi harga dan pengemasan ulang tersebut diperkirakan menggerus keuangan negara hingga Rp100 triliun per tahun “Beras yang disubsidi uang rakyat ditempel jadi beras premium, dijual Rp5.000–Rp6.000 lebih mahal. Ini pidana. Ini bukan cuma salah, tapi merugikan negara,” pungkasnya. / BPMI Setpres