Presiden Prabowo Sambut Baik Sanksi Tegas Parpol, Dorong DPR Cabut Tunjangan dan Hentikan Kunker Luar Negeri

JAKARTA, Inibalikpapan.com — Presiden Prabowo Subianto menyambut baik langkah tegas yang diambil para ketua umum partai politik terhadap sejumlah anggota DPR RI yang dinilai menyampaikan pernyataan keliru dan memicu kemarahan publik.

Dalam pertemuan di Istana Negara bersama pimpinan lembaga tinggi negara dan pimpinan parpol, Presiden mengungkapkan adanya komitmen bersama untuk mencabut keanggotaan kader bermasalah dari DPR sekaligus mengevaluasi berbagai kebijakan kontroversial parlemen.

“Para ketua umum partai politik telah mencabut keanggotaan kadernya di DPR yang melakukan kesalahan. DPR juga akan mencabut beberapa kebijakannya agar lebih berpihak pada rakyat,” tegas Prabowo dalam keterangan pers, Minggu (31/8).

Menurut Presiden, keputusan itu merupakan wujud tanggung jawab politik partai sekaligus jawaban atas kekecewaan masyarakat yang dalam sepekan terakhir melancarkan aksi demonstrasi besar-besaran. Ia menegaskan bahwa wakil rakyat harus peka, rendah hati, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok.

Evaluasi Tunjangan dan Moratorium Kunker

Prabowo memastikan, salah satu hasil pertemuan dengan pimpinan parpol dan DPR adalah pencabutan sejumlah fasilitas yang dinilai berlebihan, termasuk tunjangan anggota Dewan serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Ia juga meminta pimpinan DPR untuk segera membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat dan mahasiswa agar aspirasi rakyat tersampaikan secara langsung. “Kami ingin memastikan bahwa suara rakyat didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. DPR harus selalu berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Kebebasan Berpendapat dan Batas Anarki

Selain menekankan pentingnya koreksi di tubuh DPR, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, ia memberi peringatan keras terhadap potensi anarki.

“Negara menghormati kebebasan berpendapat, tetapi jika ada perusakan fasilitas umum dan penjarahan, itu pelanggaran hukum. Aparat wajib melindungi masyarakat dan fasilitas yang dibangun dengan uang rakyat,” jelasnya.

Ajakan Jaga Persatuan Nasional

Prabowo menutup pernyataannya dengan ajakan menjaga persatuan dan menghindari provokasi yang bisa memecah belah bangsa.

“Indonesia sedang bangkit. Mari kita bergotong royong memperbaiki kekurangan tanpa harus merusak persatuan bangsa,” pungkasnya. / Info Publik