Presiden Prabowo: Uang Korupsi Rp13 Triliun Bisa Bangun 8.000 Sekolah dan 600 Kampung Nelayan

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang berhasil menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dari kasus korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Penyerahan dilakukan di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Senin (20/10/2025).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana hasil pemulihan kerugian negara tersebut memiliki dampak strategis bagi keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat bila dikelola dengan transparan dan tepat sasaran.

“Saudara-saudara, Rp13 triliun ini bisa memperbaiki dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, dana ini bisa membangun sekitar 600 kampung nelayan yang selama 80 tahun Republik berdiri belum pernah diperhatikan,” ujar Presiden.

Presiden menambahkan, pembangunan desa nelayan modern menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pemerataan ekonomi. Hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 desa nelayan dengan fasilitas lengkap dan infrastruktur memadai.

“Kita ingin nelayan hidup sejahtera. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan, tiap desa dengan anggaran Rp22 miliar. Jadi Rp13 triliun ini berarti kita bisa bangun 600 kampung nelayan,” lanjut Prabowo.

Selain mengapresiasi Kejaksaan Agung, Presiden Prabowo juga menyoroti dampak destruktif korupsi di sektor sumber daya alam yang selama ini merugikan negara. Ia menegaskan praktik korupsi, penyelundupan, dan kecurangan ekspor seperti under invoicing dan over invoicing adalah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa sendiri.

“Kegiatan ilegal seperti penyelundupan timah dari Bangka Belitung merugikan negara sekitar Rp40 triliun per tahun dan berlangsung hampir 20 tahun. Jika dijumlah, kerugian itu mencapai sekitar Rp800 triliun,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo memastikan pemerintahannya akan terus memperkuat kerja sama antar-lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk menekan kebocoran ekonomi nasional dan memberantas korupsi hingga ke akar.

“Negara tidak boleh lagi dirugikan. Setiap rupiah harus kembali untuk rakyat dan pembangunan,” tegasnya.

Langkah Kejaksaan Agung dalam menyerahkan uang pengganti negara senilai Rp13,25 triliun disebut menjadi tonggak penting dalam menegakkan keadilan ekonomi dan memperkuat integritas pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun pertama masa jabatannya. (BPMI Setpres)