BALIKPAPAN, Inibalikpapancom -Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya menilai mayoritas produk UMKM belum memiliki standar nasional atau sertifikasi.
Akibatnya produk-produk yang dihasilkan belum dapat memiliki daya saing apalagi daya saing internasional karena untuk masuk ke pasar global harus memiliki standarisasi yang ditetapkan BSN.
“ Indonesia UKM itukan 55 juta nah sulit memang dihitung datanya. Ya masih kurang dari 20 persen,” sebutnya disela-sela Seminar standarisasi dan penilaian Kesesuaian, di Balikpapan (31/3/2016).
Masih minimnya sektor UMKM yang berstandar/sertifikasi ini karena lemah atau rendahnya kesadaran pelaku usaha baik dilevel bawah maupun atasnya tentang pentingnya standarisasi. Selain itu juga biaya sertifikasi ini cukup tinggi karena harus melewati testing dan laboratorium
“Untuk industri menengah itu lumayan karena hidupnya dengan standar. Yang dibawah ini, repotnya biaya sertifikasi. Sertifikasi ini tergantung produknya, kalau produknya simpel, testingnya sederhana ya murah tapi begitu misalnya boneka dites kimia, logam berat seperti itu. Nah yang mahal disitu,” jelasnya.
Oleh karena BSN, lanjut Bambang bersama Kementerian Ristek Diktidan perguruan tinggi yang punya laboratorum ikut mendorong memberikan pelayanan penelitian test standar produk yang dihasilkan UMKM
“Mereka itu kan disubsidi pemerintah, alatnya, bahannya. Berikan diskon atau gratis kepada UKM sehingga UKM jalan. Jangan sampai hanya industri boneka yang simple. Pakai testing biayanya Rp15 juta,”imbuhnya.
Di Balikpapan, Pemerintha kota bisa melakukan kerjasama bersama Uniba dan perguruan tinggi lainya di Kaltim melakukan uji lab terhadap produk UMKM.
“ Ini penting makanya SKPD dan Uniba kita dorong. Nantikan SDM kita berasal dari perguruan tinggi dan PT yang distandarisasi itu ketika lulus dia aware,” ucapnya
Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang ekonomi Kalimantan, tentunya banyak produk sumber daya alam seperti migas, tambang yang sudah memiliki standar. BSN katanya juga ingin mendorong produk UMKM.
“Nah untuk Kalimantan kita utamakan Balikpapan,” sebutnya.
Bambang menegaskan bahwa lembaga sertifikasi yang sesuai dengan UU dan standar interanasional itu harus diakreditasi. Sehingga diakui dan diterima di 83 negara.
“Kalau hasil lab dari sini itu berarti sudah dapat diterima di 83 negara. Misalnya produk UMDK itu ada testnya, karakternya apa. Nah hasil testnya ini diakui 83 negara,” tandasnya.
Dia menambahkan standarisasi diketahui melalui dua bentuk. Jika produk maka ada SNI yang menempel di produk tersebut. “Bentuk lainya sertifikasi seperti penerapan sistem managemen keamanan pangan itu untuk industri pengolahan pangan, Sistem managemen mutu yang paling banyak. Di SKPD kan banyak dikenal ISO 9001 diberikan oleh Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK),” tukasnya.
Hadir dalam seminar ini Ketua Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya, Zul Amrina Kepala bidang Akreditasi lingkungan, Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas Budi Raharjdo, Iskandar Novianto Kepala Bidang Kerjasama Dalam Negeri. Hadir pula perwakilan Walikota Balikpapan Sri Sutantinah Asisten II Sekdakot, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dootje Marpaung, akademisi dan perguruan tinggi serta SKPD.
Comments
comments
