Program Cetak Sawah di Kalsel dan Kalteng Berjalan, Stok Beras Nasional Capai 4,2 Juta Ton

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Pemerintah memastikan program cetak sawah dan ketahanan pangan nasional, disejumlah wilayah tetap berjalan sesuai harapan.

Hal itu disampaikan , Menteri Pertanian Amran dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Rabu (30/7/2025).

Program cetak sawah tersebut, titik awal pelaksanaan di Papua Selatan, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), hingga Sumatera Selatan (Sumsel).

“Beliau menanyakan progres cetak sawah. Saya sampaikan berjalan dengan baik. Kita sudah mulai di sejumlah daerah,” ujar Amran.

Program cetak sawah merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memperkuat produksi pangan nasional. Menteri Pertanian menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya bertujuan menambah luas lahan tanam, tetapi juga sebagai tameng utama menghadapi volatilitas harga global.

“Insyaallah, mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu. Ini bagian penting dalam peta jalan ketahanan pangan nasional,” kata Amran.

Presiden Prabowo, yang sejak awal menekankan swasembada pangan sebagai prioritas nasional, juga menaruh perhatian serius pada stabilitas produksi dan distribusi pangan.

Stok Beras Capai 4,2 Juta Ton, Pemerintah Gencarkan Operasi Pasar

Dalam pertemuan tersebut, Amran melaporkan bahwa stok beras nasional per Juli 2025 mencapai 4,2 juta ton, jumlah yang dinilai cukup untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan dalam waktu dekat.

Untuk menjaga harga di tingkat konsumen, pemerintah terus menggencarkan operasi pasar melalui dua jalur utama: SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan bantuan sosial.

“Kita siapkan SPHP, yaitu beras bersubsidi sebanyak 1,3 juta ton, dan bantuan sosial 360 ribu ton. Total 1,5 juta ton disebar,” ungkap Amran.

Langkah-langkah ini mencerminkan dua prioritas Presiden Prabowo: memastikan pangan tetap terjangkau untuk masyarakat, sekaligus menjaga harga gabah agar petani tetap mendapat keuntungan yang adil.

Di tengah tekanan global seperti perubahan iklim, geopolitik, dan fluktuasi harga internasional, strategi hulu-hilir pemerintah dalam penguatan produksi, pengendalian distribusi, dan perlindungan konsumen-petani menjadi kunci utama menghadapi tantangan pangan. / BPMI Setpres)