Program Gratispol Kaltim: 1.300 Mahasiswa UINSI Bebas UKT

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Program bantuan biaya pendidikan tinggi “Gratispol” besutan Pemprov Kalimantan Timur terbukti menjadi angin segar bagi dunia akademik di Benua Etam.

Di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, sebanyak 1.300 mahasiswa kini bernapas lega setelah mendapatkan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Kesuksesan program ini memicu harapan besar dari kalangan mahasiswa agar bantuan tersebut tidak hanya berlanjut, tetapi juga ditingkatkan cakupannya.

Kekhawatiran Putus Kuliah Jika Program Terhenti

Perwakilan Tim Gratispol UINSI Samarinda, Raihan, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei, mayoritas penerima manfaat merasa sangat terbantu. Namun, muncul kekhawatiran kolektif di kalangan mahasiswa baru mengenai keberlanjutan bantuan tersebut.

“Mahasiswa baru yang menerima manfaat khawatir putus kuliah jika tidak lagi mendapatkan bantuan UKT,” ujar Raihan saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, dalam forum Aliansi Dema PTKIN se-Kalimantan.

Usulan Living Cost Rp 3,3 Juta per Bulan

Selain apresiasi, mahasiswa juga memberikan masukan konstruktif agar program Gratispol dievaluasi lebih dalam. Salah satu usulan krusial yang diajukan adalah adanya bantuan biaya hidup (living cost).

Raihan mengestimasi kebutuhan biaya hidup bagi mahasiswa kurang mampu mencapai sekitar Rp 3,3 juta per bulan, yang mencakup konsumsi harian dan biaya indekos. Dukungan ini dinilai penting agar mahasiswa bisa fokus sepenuhnya pada prestasi akademik tanpa terbebani kebutuhan dasar.

Respons Wagub: Evaluasi dan Perluasan Target

Wakil Gubernur Seno Aji menyambut positif aspirasi tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan evaluasi agar bantuan tepat sasaran. Terkait target, Seno Aji menyampaikan angka yang cukup fantastis untuk tahun ini.

“Tahun ini kita akan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi 159.000 mahasiswa,” tegas Seno Aji.

Mengenai usulan biaya hidup, Pemprov Kaltim berencana melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Sementara untuk solusi hunian, pemerintah akan memprioritaskan optimalisasi asrama mahasiswa yang sudah ada dengan peningkatan fasilitas agar lebih layak huni. / Pemprov