Proyek BUMN Harus Libatkan UMKM dan Pekerja Lokal

SURABAYA, Inibalikpapan.com — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa seluruh proyek Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar, khususnya melalui pelibatan UMKM dan tenaga kerja lokal.

Pernyataan itu disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR ke sejumlah BUMN Karya dan PT Jasa Marga di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (11/7/2025).

“Yang penting dari segala proyek BUMN adalah harus memiliki dampak besar bagi perekonomian lokal. Kami mendorong belanja BUMN selalu melibatkan UMKM, pengusaha lokal, dan juga pekerja lokal,” tegas Adisatrya, dikutip dari laman DPR

Pelatihan dan Sertifikasi Jadi Kunci

Politisi PDI Perjuangan ini menekankan, agar tenaga kerja lokal bisa terserap secara maksimal, perlu adanya pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang dilakukan sebelum proyek dimulai. Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan bahwa para pekerja lokal memiliki kapasitas sesuai dengan kebutuhan proyek.

“Jangan hanya vendor dan tenaga kerja dari pusat yang dilibatkan. Vendor lokal dan SDM lokal juga harus diberi ruang. Ini bukan soal kemampuan saja, tapi soal keberpihakan terhadap daerah,” ujar legislator dari Dapil Jawa Tengah VIII ini.

Tekankan Efisiensi dan Tata Kelola Proyek

Adisatrya juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan proyek BUMN. Ia meminta agar tata kelola keuangan dijalankan dengan prinsip good governance guna mencegah pemborosan dan potensi pelanggaran hukum.

“Kami tidak ingin kesalahan masa lalu terulang. Banyak proyek BUMN yang bermasalah karena lemahnya manajemen dan pengawasan. Ke depan, semua proyek harus dijalankan dengan manajemen yang kuat dan transparan,” tandasnya.

Tol Probowangi Jadi Sorotan

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VI DPR RI turut memantau perkembangan proyek Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi (Probowangi). Meski menunjukkan progres positif, proyek ini masih terkendala pada proses pembebasan lahan, terutama di ruas terakhir menuju Banyuwangi.

Komisi meminta agar percepatan penyelesaian pembebasan lahan menjadi prioritas, agar proyek strategis nasional ini dapat segera beroperasi penuh dan memberikan dampak signifikan terhadap konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Jawa.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan proyek strategis BUMN, agar tidak hanya sukses secara fisik, tetapi juga memberi kontribusi langsung terhadap penguatan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat lokal.