Proyek RDMP Balikpapan Hampir Rampung, Komisi XII DPR Ingatkan Soal Keselamatan dan Dampak Lingkungan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang kini memasuki tahap akhir.

Pernyataan ini disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke PT Kilang Pertamina Balikpapan, Kamis (18/9/2025).

“Provinsi Kalimantan Timur tengah bertransformasi menjadi simpul energi–industri nasional sekaligus penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan lonjakan permintaan BBM regional hingga sekitar 10% pada 2024, peran RDMP Balikpapan semakin vital,” ujar Dony.

Proyek strategis nasional senilai US$7,2–7,4 miliar ini akan meningkatkan kapasitas olah Kilang RU V dari 260 ribu menjadi 360 ribu barel per hari.

Selain menghasilkan produk berstandar Euro V yang lebih ramah lingkungan, RDMP juga menambah produksi petrokimia hingga 225 ribu ton propylene per tahun untuk memperkuat industri hilir domestik.

Hingga awal Agustus 2025, progres fisik RDMP Balikpapan tercatat 96,15% dengan target rampung pada September 2025. Sejumlah unit utama—seperti RFCC, LPG Recovery, dan Propylene Recovery Unit—diproyeksikan beroperasi penuh pada triwulan IV tahun ini.

Peningkatan kapasitas produksi diperkirakan signifikan: gasoline naik dari 42 ribu menjadi 142 ribu barel per hari, diesel dari 125 ribu menjadi 156 ribu barel per hari, serta avtur dari 30 ribu menjadi 41 ribu barel per hari.

Meski demikian, Dony mengingatkan adanya sejumlah tantangan strategis. Mulai dari kedisiplinan waktu dan biaya, keselamatan operasi pada masa transisi commissioning, dampak lingkungan Teluk Balikpapan dan ekosistem mangrove akibat pembangunan IKN, hingga integritas pipa crude Lawe-Lawe sepanjang 41 km.

Ia juga menekankan pentingnya manfaat lokal melalui peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), alih teknologi, serta keterlibatan tenaga kerja setempat.

Komisi XII DPR RI berkomitmen mengawal proyek RDMP Balikpapan agar berjalan tepat waktu, tepat biaya, memenuhi standar keselamatan dan lingkungan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah dan ketahanan energi nasional.

“Kami berharap hasil dialog dan peninjauan lapangan ini dapat memperkuat rekomendasi Panja Migas dalam menyusun arah kebijakan energi nasional, khususnya di sektor hilir migas,” pungkas Dony. / DPR