BALIKPAPAN, Inibalikpapan – Jumlah penduduk di Kota Balikpapan tahun ini naik sekitar 2,2 persen dari tahun sebelumnya. Hal itu data Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Disdukcapil) Kota Balikpapan. Tahun 2018 juga terjadi pertambahan jumlah penduduk sekitar 2,1 persen.
Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) dan mulai bergeliatnya sektor pertambangan dalam satu tahun terakhir menjadi penyebab meningkatnya jumlah penduduk Kota Balikpapan. Demikian disampaikan Kepala Disdukcapil Kota Balikpapan Helmi Hisbullah.
Dia mengatakan, Pemerintah Kota Balikpapan tidak akan membatasi jumlah pendatang. Selama memiliki KTP dan surat pindah. Karena Kota Balikpapan terbuka bagi pendatan. Pemerintah Kota Balikpapan juga tidak akan menggelar razia yustisia di bandara maupun pelabuhan.
“Selama punya KTP elektronik dan surat pindah tidak masalah, tidak ada razia, karena Balikpapan kota terbuka bagi siapa saja,” ujarnya.
Soal kemungkinan akan terjadi lonjakkan pendatang pasca Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (IKN) dan Pusat Pemerintahan yang baru, Helmi mengungkapkan, kemungkinan justru terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang menjadi lokasi Pusat Pemerintahan
“Diperkirakan akan terjadi kenaikan tapi tidak seberapa normal saja. Proyek IKN tidak akan mempengaruhi jumlah pendatang di Kota Balikpapan,” ujarnya
Menurutnya, para pendatang khususnya mereka yang akan bekerja di proyek pembangunan infrastruktur Pusat Pemerintahan pasti akan tinggal di Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU yang merupakan lokasi Pusat Pemerintahan.
“Karena para pekerja yang dilibatkan proyek IKN pasti akan membangun camp pekerja di kawasan PPU tidak jauh dari lokasi rencana proyek,” ujarnya.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, rencananya pembangunan infrastrastruktur Pusat Pemerintahan akan dimulai tahun depan dan targetnya sebelum Pemerintah Joko Widodo berakhir seluruh proyek sudah rampung.
Comments
comments
