BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan memastikan kuota BMM khususnya solar tidak berkurang. Hal itu disampaikan Wakil wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud setelah, pihaknya berkoordinasi terkait keluhan kelangkaan solar.
“Nanti kita akan lihat, tapi bagi pertamina sendiri setelah kita koordinasi bahwa kuota untuk solar kita terutama yang subsidi itu kan Insya Allah tidak akan kurang. Cuma yang akan kita cari regulasinya,” ujar Rahmad Mas’ud.
Menurutnya, pihaknya kini sedang mempelajar regulasi yang boleh menggunakan subsidi solar. Karena justru banyak industri mobil-mobil industry, termasuk tambang yang juga ikut mengantri di SPBU. Hal itu kemudian yang membuat antrian panjang.
“Dan perlu kita sampaikan , bahwa yang namanya subsidi itu kan masyarakat yang berhak di subsidi artinya kalau ada mobil-mobil industry, mobil-mobil tambang ikut juga mengantri, ini kita juga akan tanya regulasinya karena setau saya yang industry, pertambangan itu menggunakan minyak industry,” ujarnya
Dia mengungkapkan, seharusnya perusahaan industri maupun tambang tidak boleh menggunakan solar subsidi. Kendati begitu kata dia, pihaknya masih akan mempelajari aturan yang ada, sehingga nantinya tidak salah ketika mengambil tindakkan.
“Nanti kita akan cek dulu regulasinya, apakah regulasinya itu tambang , mobil industry itu harusnya wajib menggunakan minyak industri. Nah kalau dia mengantri minyak subsidi kita harus kroscek dulu ini, jadi jangan sampai kita salah mengartikan , apalagi kami di pemeritahan bilang tidak boleh nanti marah juga saudara-saudara kita, tapi kita akan kihat regulasinya,” ujarnya.
“Sepanjang regulasinya itu menyataan bahwa sarana trasportasi kegiatan industry itu harus menggunakan minyak industry, kita harus taat juga karena yang disubsidi adalah masyarakat , kalau perusahaan pertambangan disubsidi bukan namanya minyak subsidi tapi industry,”
Sementara, soal kemungkinan ada SPBU yang menjual solar ke industry, Rahmad Masud menyerahkan ke aparat hukum untuk bertindak. Karena BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat maupun usaha kecil, bukan untuk industry.
“Kita serahkan ke aparat, karena itu sudah menyalahi, karena minyak itu yang disubsidi adalah rakyat dan bukan digunakan untuk kepentingan industri ,” ujarnya.
Comments
comments
