BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menggelar rapat kerja untuk membangun sinergitas legislatif dengan eksekutif dan antar lembaga. Mengingat Balikpapan akan menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN), Minggu (17/11/2019).
Hadir sebagai pembicara yakni Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Budi Sudarmadi. Raker ini juga dihadiri Walikota yang menyampaikan materi soal peluang dan tantangan Balikpapan sebagai daerah penyangga IKN.
Ketua DPRD Balikpapan mengatakan secara geografis, lokasi itu sangat berdekatan dengan Kota Balikpapan, maka ada konsekuensi besar yang dirasakan dibalik kebijakan pemerintah pusat memindahkan IKN. Sehingga harus dilakukan perencanaan yang matang dan komprehensif. Diawali dengan perubahan paradigma para pejabat daerah dan stakeholder terkait.
“Sangat penting adanya kesepahaman untuk mencapai visi misi oleh eksekutif, legislatif dan antar lembaga lainnya, menjadi modal awal sebagai penyangga IKN,” katany saat sambutanya.
DPRD, lanjut Abdulloh, mengajak Pemkot sebagai mitra sejajar untuk bersama-sama merumuskan rencana persiapan Kota Balikpapan dalam menyelesaikan permasalahan yang dampaknya cukup sistemik.
“Permasalahan lahan pengembangan industri, pemukiman dan kawasan hijau harus dipertahankan ditengah bertambahnya pembangunan infrastruktur,” sebutnya.
Begitu pula dengan pertumbuhan penduduk hingga kemacetan arus lalu lintas dan polusi atau pencemaran lingkungan. Dan khusus untuk kependudukan, Abdulloh menegaskan, arus perpindahan penduduk akan terjadi secara masif yang dampaknya cukup besar terhadap kultur sosial budaya.
“Begitu juga dengan ketersediaan pangan, angka kriminalitas, pasokan listrik, air bersih dan lapangan pekerjaan, itu dampak sistemik yang akan terjadi,” ungkapnya.
Wali Kota Rizal effendi dalam presentasinya sekitar 15 menit menuturkan untuk menjadi penyangga ibukota yang menjadi akses utama IKN, perlu perjuangan bersama agar Balikpapan juga menikmati infrastruktur yang lebih baik seperti pembangunan akses jalan, jembatan tol, modal tranportasi massal hingga ketersedian pasakan air baku yang kini masih terkendala karena keterbatasan APBD.
“Dampak lainya makin banyak jumlah pendatang, sehingga membutuhakn land yang lebih luas. Kita harapkan dengan dibangun jembatan tol nipah-nipah melawai itu pemukiman akan banyak di PPU,” tuturnya.
Selain itu, kebutuhan sanitasi, air bersih hingga kebutuhan pangan akan meningkat jika 1,5 jutaorang akan datang ke Kaltim.
“ya dulu air itu sudah ada mau kerjasama tapi batal. Sekarang jadi IKN itu sudah diambilalih oleh pusat,” tambah Rizal.
Dirjen Otda Kemendagri Budi Sudarmadi menjelaskan perlu dideklare secara jelas urusan apa yang saja yang menjadi kewenangan dari ibukota negara. Kota Balikpapan sebagai daerah penyangga ibukota juga harus memastikan apa yang usulan infrastruktur dan kebutuhan dasar yang bisa ditangi APBN.
“Duit APBD 2,5 triliun itu untuk mendongkrak kesehjahteraan masyarakat di Balikpapan dengan cepat,”ujarnya.
Sebagai Penyangga IKN, Balikpapan sangat strategis karena berada di pinggir pantai yang sudah memiliki infrastruktur utama seperti pelabuhan, bandara.
Selain itu Budi juga mengingatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah, DPRD dan Pemkot merupakan bagian dari eksekutif. Sebab masih ada perbedaan tafsir bahwa DPRD bukan lembaga legislative tersendiri.
“Eksekutif , legislative dan yudikatif itu struktur di pemerintah pusat. Tapi kalau temen-temen DPRD kota Balikpapan bukan lembaga legislatif. Bapak keluar dari lembaga ini karena ini struktur di pemerintah pusat trias politika,” jelasnya.
“Bapak ini bagian dari penyelengaraan pemerintah daerah bapak ini istrinya walikota. Pemerintah daerah adalah kepala daedah dan DPRD , pemerintahan daerah adalah suami dan istri. Pemerintah daerah adalah suami yang baik, istri yang baik kadang kadang istrinya terlalu genit, suaminya kurang aja juga. Ini yang jadi persoalan. Makanya datang kesaya,” tuturnya.
Comments
comments
