Rakornas PSDM 2025 Digelar di Balikpapan, Pemprov Kaltim Dorong Percepatan Reformasi Birokrasi

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com — Upaya memperkuat kolaborasi dan keselarasan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur kembali ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan SDM (Rakornas PSDM) Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025. Inisiatif BPSDM Kemendagri ini berlangsung di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (14/11/2025). Menjadi ajang konsolidasi lintas lembaga yang bekerja di bidang peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus membuka langsung acara itu. Ia bersama Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Haryono serta Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji. Penancapan tameng sebagai simbol komitmen bersama memperkuat kapasitas dan kompetensi aparatur menjadi penanda pembuka acara. Sekaligus upaya menjawab tantangan baru dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menekankan bahwa rakornas ini pemerintah gelar pada momentum penting. Ketika percepatan transformasi birokrasi mendapat tuntutan agar sejalan dengan dinamika global dan arah pembangunan nasional. Ia menyatakan bahwa peningkatan kualitas SDM menjadi kebutuhan mendesak. Utamanya untuk memastikan aparatur mampu mengimbangi perubahan kebijakan, teknologi, dan tantangan sosial yang berkembang cepat.

“Kualitas SDM adalah kunci utama keberhasilan pembangunan. Tidak ada kebijakan yang dapat berjalan efektif tanpa aparatur yang profesional,” tegas Seno Aji dalam sambutannya.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan manusia, khususnya aparatur pemerintahan, menjadi prioritas untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, dan responsif. Terutama terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah berada di posisi paling strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan di lapangan. Sehingga penguatan kapasitas daerah harus terus dilakukan secara terpadu.

Terus Tingkatkan Kompetensi

Seno Aji juga menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan peningkatan kompetensi melalui berbagai langkah. Ini seperti digitalisasi layanan pemerintahan, transformasi sistem kerja, dan penerapan sistem merit yang berjalan konsisten. Semua itu diarahkan agar aparatur mampu bekerja lebih terukur, produktif, dan berbasis hasil.

“Kami meyakini bahwa birokrasi yang profesional dan berbasis kinerja adalah fondasi utama. Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional maupun daerah,” ujarnya.

Pemerintah berharap dari program ini lahir sinkronisasi program sehingga pengembangan aparatur mampu menjawab kebutuhan nyata di daerah. Lalu memperkuat pelayanan publik, dan mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjang nasional, termasuk cita-cita Indonesia Emas 2045.***