Ramai Jadi Sorotan, Video Kinerja Presiden Prabowo Diputar di Bioskop

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid, menegaskan bahwa penayangan video capaian kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bioskop bukan sekadar gimmick komunikasi, melainkan bentuk transparansi informasi publik.

Menurut Meutya, komunikasi pemerintah memang harus menjangkau berbagai ruang agar masyarakat memahami program yang telah berjalan.

“Pada prinsipnya komunikasi publik harus dijalankan dalam berbagai ruang. Ini bentuk transparansi publik, supaya masyarakat tahu program-program yang sudah berjalan dan bagaimana pelaksanaannya,” kata Meutya usai rapat dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Ia menambahkan, kebijakan ini merupakan kolaborasi antara Komdigi, Presidential Communication Office (PCO), dan sejumlah instansi lain. “Tugas pemerintah adalah menyampaikan informasi program secara transparan. Komdigi bersama PCO memastikan pesan sampai ke masyarakat,” ujarnya.

Sorotan DPR

Penayangan video capaian Presiden Prabowo—yang berisi cuplikan kegiatan, pernyataan Presiden, serta data capaian seperti produksi beras nasional 21,76 juta ton hingga Agustus 2025 dan beroperasinya 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—ramai diperbincangkan publik sejak Minggu (14/9/2025).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyebut respons publik, baik kritik maupun apresiasi, adalah bagian dari dinamika demokrasi.

“Kritik dan apresiasi adalah ekspresi warga negara yang harus dihormati. Justru dari situ kita bisa menilai efektivitas komunikasi pemerintah—apakah pesan yang disampaikan diterima dengan baik atau menimbulkan pertanyaan,” ujarnya.

Namun, Dave mengingatkan pemerintah tetap berhati-hati agar sosialisasi program tidak menimbulkan kesan politisasi ruang publik.

“Komisi I DPR mendorong agar setiap bentuk sosialisasi dilakukan inklusif, tidak menimbulkan kesan politisasi, dan menjaga sensitivitas sosial. Pesan harus informatif sekaligus kontekstual, sehingga memperkuat kepercayaan publik,” tegasnya.

Visi Asta Cita

Kebijakan penayangan video capaian di bioskop disebut sebagai salah satu implementasi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya poin ke-3 tentang pemerintahan yang tegas, efisien, dan efektif, serta poin ke-7 mengenai ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui keterbukaan informasi.

Dave Laksono menambahkan, ruang publik baik fisik maupun digital adalah milik bersama. Karena itu, pemilihan medium, waktu, dan narasi komunikasi pemerintah harus dirancang hati-hati agar tidak kontraproduktif.

“Setiap komunikasi publik pemerintah harus berpijak pada asas transparansi, proporsionalitas, dan kepatuhan pada norma hukum serta etika komunikasi,” pungkasnya. / infopublik.id