Rapat Paripurna, Fraksi Golkar Tekankan Pembangunan Kota yang Tertib dan Berkeadilan Gender

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Balikpapan menegaskan pentingnya pembangunan kota yang terencana, tertib, dan berkeadilan gender.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda Penataan dan Pembinaan Gudang serta Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 ini digelar di Hotel Grand Sinyiur, Senin (27/10/2025), dan dihadiri jajaran Pemerintah Kota Balikpapan serta seluruh anggota dewan.

Dalam pandangannya, juru bicara Fraksi Golkar, Nelly Turuallo, menegaskan bahwa penataan kawasan pergudangan menjadi kebutuhan mendesak di tengah pesatnya pertumbuhan sektor logistik dan ekonomi di Balikpapan. Menurutnya, kehadiran regulasi yang kuat akan menjamin ketertiban, keamanan, dan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota.

“Pengaturan yang tegas diperlukan agar aktivitas pergudangan berjalan tertib dan efisien. Penegasan jenis, ukuran, serta fungsi gudang harus mengacu pada Permendag Nomor 90 Tahun 2014 agar tidak menimbulkan konflik tata ruang maupun sosial,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinkronisasi antara zonasi pergudangan dan RTRW mutlak diperlukan untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan kenyamanan warga sekitar. “Ketertiban kawasan pergudangan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tambahnya.

Selain fokus pada tata ruang dan ekonomi, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya penerapan pengarusutamaan gender (PUG) dalam seluruh kebijakan pembangunan daerah. Menurut Nelly, Raperda PUG merupakan bentuk komitmen nyata untuk menghadirkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin.

“Raperda ini bukan hanya berbicara soal kesetaraan, tapi memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses dan kesempatan yang sama terhadap manfaat pembangunan,” tegasnya.

Fraksi Golkar berharap agar penguatan regulasi tersebut dapat memperkokoh perlindungan perempuan dan anak, memperkuat lembaga pemberdayaan masyarakat, serta memastikan kelompok rentan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan kota.

Menutup pandangannya, Nelly menegaskan bahwa Fraksi Golkar siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, berdaya saing, dan inklusif.

“Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci untuk membangun Balikpapan yang nyaman, produktif, dan berkeadilan bagi semua,” pungkasnya.***