Realisasi Jargas Minim, Baru 16 Ribu SR Terpasang di Balikpapan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Minimnya realisasi program jaringan gas rumah tangga (jargas) di Kota Balikpapan menuai sorotan serius dari kalangan legislatif. Dari total 242.000 sambungan rumah (SR) yang telah diusulkan, hingga kini baru sekitar 16.000 SR yang terealisasi, dan itu pun hanya mencakup dua kecamatan. Hal ini dinilai sangat jauh dari target dan belum menyentuh sebagian besar masyarakat yang membutuhkan.

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menyampaikan bahwa program jargas merupakan bagian dari upaya strategis dalam menciptakan kemandirian energi rumah tangga dan penghematan anggaran masyarakat. Ia menegaskan bahwa DPRD siap mengawal dan memperjuangkan agar program ini tidak berhenti di tengah jalan.

“Program jargas ini harus terus dilanjutkan. Kami di DPRD siap mengawal dan mendorong agar pemerintah pusat tidak menghentikan langkah yang sudah dirintis,” ujar Japar, Selasa (27/5/2025).

Dukungan Politik dan Lobi Nasional

Menurut Japar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 22 April lalu telah menyampaikan permintaan kepada Wali Kota Balikpapan terkait kemungkinan perluasan pembangunan jargas di kota ini. Merespons hal itu, Fraksi PKS DPRD Balikpapan berkomitmen untuk menguatkan dukungan politik hingga ke tingkat nasional.

“Kami akan bertolak ke DPR RI tanggal 27 nanti. Tujuannya jelas: memperjuangkan aspirasi masyarakat Balikpapan dan memastikan usulan ini dikawal langsung di pusat,” tegasnya.

Japar menambahkan bahwa pendekatan formal melalui surat resmi seringkali tidak cukup. Diperlukan komunikasi politik aktif dan intensif agar usulan dari daerah mendapat prioritas dalam pengambilan keputusan di pemerintah pusat.

“Kalau hanya mengandalkan surat resmi, prosesnya lambat. Yang aktif membangun komunikasi, itu yang biasanya diprioritaskan,” jelasnya.

Usul Tambahan Kuota Elpiji Subsidi

Selain memperjuangkan kelanjutan program jargas, DPRD juga akan menyuarakan penambahan kuota elpiji subsidi ukuran 3 kilogram. Saat ini, Kota Balikpapan hanya menerima alokasi sekitar 19.000 tabung per periode. Angka ini dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat menengah ke bawah.

“Kami usulkan agar kuota dinaikkan menjadi 30.000 tabung, menyesuaikan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan energi warga,” ucap Japar.

Ia menekankan bahwa keadilan dalam distribusi energi merupakan hak seluruh warga negara, dan pemerintah daerah harus proaktif memperjuangkannya.

Sinergi Antarlevel Pemerintahan

Japar berharap sinergi antara DPRD Kota Balikpapan, DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan DPR RI dari jalur fraksi-fraksi politik dapat menjadi jembatan untuk mendorong solusi konkret atas kebutuhan energi masyarakat.

“Ini bukan soal proyek, tapi soal keadilan akses energi bagi warga. Jargas dan elpiji 3 kg adalah kebutuhan dasar, dan negara harus hadir untuk memenuhinya,” pungkasnya.

Dengan langkah proaktif ini, DPRD Balikpapan berharap pembangunan infrastruktur energi di kota ini tidak mandek, melainkan terus berkembang demi kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan.***

Editor : Ramadani