Rentetan Keracunan Menu Makan Bergizi Gratis, DPR Desak Audit Nasional dan Pengawasan Ketat

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap kandungan gizi serta standar keamanan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan ini muncul seiring maraknya kembali kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di berbagai daerah akibat konsumsi menu MBG.

“Audit keamanan kandungan menu MBG menjadi langkah krusial untuk memastikan makanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga bebas dari kontaminan dan bahan berbahaya,” tegas Yahya dalam pernyataan, dikutip dari laman DPR.

Keracunan Massal di Kupang, Manokwari, dan Jawa Tengah

Kasus terbaru terjadi di SMPN 8 Kota Kupang, NTT, yang mencatat 186 siswa harus dirawat akibat gejala keracunan seperti mual, diare, dan dehidrasi usai menyantap paket MBG berisi daging sapi dan sayuran. Insiden serupa juga terjadi di SDN Tenau Kota Kupang dan SMAN 1 Taebenu, Kabupaten Kupang.

Kondisi semakin memprihatinkan setelah laporan tambahan muncul dari SMAN 1 Kota Tambolaka, SMKN 2 Tambolaka, dan SMK Don Bosco Sumba Barat Daya. Bahkan sebelumnya, di Sumba Timur, warga sempat menemukan daging ayam mentah dan helaian rambut dalam paket MBG yang dibagikan kepada siswa.

Di luar NTT, Papua juga mencatat belasan kasus keracunan MBG di SD 45 Arowi, Manokwari, serta 80 siswa dari dua SMP di Wates, Kulon Progo, Jawa Tengah, yang dilaporkan mengalami gejala serupa setelah mengonsumsi makanan dari program yang sama.

Akibat peristiwa berulang ini, kepercayaan masyarakat terhadap MBG menurun drastis. Di sejumlah wilayah, orang tua kini melarang anak-anak mereka menyantap menu MBG dan memilih membekali makanan dari rumah.

DPR: Pengawasan Lemah dan Distribusi Bermasalah

Yahya Zaini menilai lemahnya pengawasan distribusi pangan menjadi salah satu akar masalah keracunan massal. Ia menyoroti pentingnya pengawasan menyeluruh sepanjang rantai pasok—dari proses produksi, distribusi, penyimpanan, hingga penyajian makanan.

“Kelemahan dalam pengelolaan distribusi sering kali menjadi celah munculnya risiko keracunan dan gangguan kesehatan lainnya,” kata Yahya.

Yahya mendesak BGN dan Kemenkes menerapkan sistem pengawasan terpadu, khususnya di wilayah rawan seperti NTT, Papua, dan daerah terpencil lainnya, yang cenderung rentan terhadap pelanggaran standar pangan.

Peran Nakes dan Audit Holistik Jadi Kunci

Politisi dari Fraksi Golkar itu juga menekankan perlunya keterlibatan aktif tenaga kesehatan daerah dalam pengawasan program MBG. Selain memberikan pertolongan medis cepat saat insiden terjadi, tenaga kesehatan juga berperan penting dalam melakukan edukasi pencegahan kepada sekolah dan orang tua.

“Keterlibatan nakes sangat vital untuk mengidentifikasi penyebab, memberikan intervensi medis, dan memperkuat kesadaran masyarakat,” imbuh Yahya.

Ia mendesak pemerintah untuk mengintegrasikan proses audit kandungan gizi, sistem pengawasan, dan respon medis secara menyeluruh agar MBG tidak hanya berjalan, tapi juga aman dan berkelanjutan.

Jaminan Keamanan Anak Harus Jadi Prioritas

Yahya menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis bukan diukur dari banyaknya anak penerima manfaat, tetapi dari kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi.

“Aspek kesehatan publik harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai program yang mulia ini justru menimbulkan risiko kesehatan dan mengorbankan anak-anak kita,” pungkasnya. / DPR