Resmi Dimulai! Gratispol Bikin Kuliah di Kaltim Gratis untuk 16 Ribu Mahasiswa Baru

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji / Pemprov Kaltim

SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim resmi meluncurkan Program Gratispol untuk pendidikan tinggi. Kabar gembira ini menandai dimulainya era pendidikan gratis bagi ribuan mahasiswa baru di Benua Etam.

Senin, 16 Juni 2025, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memimpin penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan tujuh perguruan tinggi negeri di Kaltim. Lewat skema ini, para mahasiswa baru dibebaskan dari kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Saya ingin memastikan program pendidikan gratis di Kaltim berjalan baik dan sistemnya rapi. Pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan,” tegas Gubernur Rudy saat memimpin briefing di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/6/2025).

Anggaran Pendidikan Tinggi Sudah Disiapkan Pemprov

Program Gratispol (Gratis Biaya Sekolah dan Kuliah) merupakan salah satu program prioritas dalam visi Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji sejak dilantik pada Februari 2025. Dana APBD telah dialokasikan untuk membebaskan biaya kuliah ribuan mahasiswa baru.

Jika ada mahasiswa yang sudah terlanjur membayar UKT, perguruan tinggi diminta mengembalikannya secara penuh. Hal ini ditegaskan dalam kesepakatan bersama.

16.823 Mahasiswa Baru Langsung Diuntungkan

Tahap awal program mencakup 16.823 mahasiswa baru dari tujuh kampus negeri, dengan rincian sebagai berikut:

Universitas Mulawarman (Unmul): 7.714 orang
UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda: 2.225 orang
Politeknik Negeri Samarinda (Polnes): 2.122 orang
Poltekkes Kemenkes Kaltim: 997 orang
Politeknik Pertanian (Politani): 465 orang
Politeknik Balikpapan (Poltekba): 1.020 orang
Institut Teknologi Kalimantan (ITK): 2.280 orang

“Ini adalah komitmen nyata pemerintah untuk memastikan generasi muda Kaltim bisa kuliah tanpa beban biaya,” ujar Kepala Biro Kesra Setda Kaltim, Dasmiah.

Perguruan Tinggi Swasta Menyusul

Sementara saat ini kerja sama baru berlaku untuk perguruan tinggi negeri, Pemprov Kaltim memastikan perguruan tinggi swasta (PTS) juga akan mendapat alokasi yang sama. Hanya saja, prosesnya menunggu tahapan pendaftaran mahasiswa baru di PTS selesai.

“Biasanya kampus swasta buka pendaftaran setelah PTN. Setelah itu, kita akan proses perjanjian kerja sama untuk PTS juga,” kata Dasmiah.

Aturan Hukum Sudah Siap, Berjalan Cepat

Menurut Dasmiah, seluruh instrumen hukum Program Gratispol telah rampung. Peraturan Gubernur (Pergub) dan Petunjuk Teknis (Juknis) telah mendapat asistensi dari Kementerian Dalam Negeri.

“Kami bersyukur seluruh proses bisa selesai sangat cepat, dari asistensi hingga penandatanganan PKS,” ujarnya.

Program Gratispol menjadi terobosan besar dalam sejarah pendidikan Kaltim. Gubernur Harum juga mencanangkan target pendidikan minimal 16 tahun untuk semua warga Kaltim, setara dengan gelar Sarjana (S1). Langkah ini diyakini sebagai strategi jangka panjang dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran.