Sebanyak 205 Juta Warga Telah Terekam Biometrik, Uji Coba Bansos Digital Siap Jalan

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, dalam Sosialisasi Portal Perlinsos di Aula Pendopo Bupati Banyuwangi, pada Kamis (18/9/2025). Amiriyandi/InfoPublik.id

BANYUWANGI, Inibalikpapan.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan dukungan penuh terhadap uji coba Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Dukungan ini diwujudkan melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai fondasi utama sistem verifikasi bansos agar lebih tepat sasaran.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa hingga September 2025, 205 juta penduduk Indonesia telah terekam biometrik.

“Artinya hampir seluruh penduduk sudah terekam. Untuk Pulau Jawa, capaian rekam data sudah mencapai 90–100 persen,” ujar Teguh dalam sosialisasi di Pendopo Bupati Banyuwangi, Kamis (18/9/2025).

IKD Cegah Kecurangan Bansos

Menurut Teguh, IKD memungkinkan proses verifikasi real-time melalui pengenalan wajah (face recognition) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Sistem ini dinilai efektif menekan potensi penyimpangan, karena setiap penerima bantuan akan diverifikasi langsung dengan basis data nasional.

“Dengan IKD, penerima bansos bisa dipastikan sesuai data. Ini langkah untuk mengurangi kecurangan dan salah sasaran,” tegasnya.

Selain untuk bansos, IKD juga akan memperkuat layanan publik dan sektor perbankan, karena data kependudukan yang akurat memudahkan validasi nasabah.

Banyuwangi Jadi Percontohan Nasional

Dalam rangka uji coba Perlinsos, Dukcapil bersama Dinas Dukcapil Banyuwangi telah menjalankan strategi jemput bola sejak Juli 2025. Aparat kecamatan, kelurahan, desa, hingga kader dasawisma dilibatkan untuk mendorong warga melakukan aktivasi IKD.

“Para agen dan pendamping program wajib mengaktifkan IKD. Warga tanpa smartphone bisa dibantu oleh agen,” jelas Teguh.

Hingga pertengahan September 2025, tercatat 36 ribu warga Banyuwangi telah mengaktifkan IKD.

Kemendagri menegaskan, jika pilot project ini berhasil, model serupa akan diadopsi secara nasional, bukan hanya untuk bansos, tetapi juga subsidi energi, pupuk, pangan, serta layanan publik strategis lainnya.

“Prinsipnya, data Dukcapil digunakan untuk pelayanan publik. Banyuwangi adalah laboratorium digitalisasi bansos. Jika sukses, akan diterapkan di seluruh Indonesia,” pungkas Teguh. / infopublik.id