Sejumlah Negara Tolak Berpartisipasi di Board of Peace yang Diketuai Trump, Indonesia Pilih Gabung

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan Board of Peace—badan internasional baru yang digagas untuk membantu mengelola perdamaian di Gaza dan konflik global lain—respons dunia ternyata beragam. Di antara undangan yang dikirim ke puluhan negara, sejumlah pemerintahan besar justru menyatakan tidak akan ikut serta, atau belum menyetujui undangan tersebut.

Berikut lima negara yang menolak atau tidak bergabung Board of Peace hingga laporan resmi terakhir, dikutip dari sejumlah media internasional seperti Reuters, WRAL, Telegrafi, dan beberapa media massa lainnya:

Prancis

Prancis termasuk yang memilih sikap tegas menolak undangan untuk menjadi anggota Board of Peace. Presiden Emmanuel Macron telah memberi sinyal bahwa Paris tidak berniat berada di dalam forum tersebut, meskipun Trump sempat menekan dengan ancaman tarif terhadap produk Prancis—sebuah gambaran betapa sensitifnya hubungan saat ini.

Jerman

Jerman juga menyatakan tidak akan ikut bergabung. Pemerintah di Berlin mengkhawatirkan bahwa inisiatif ini bisa melemahkan peran PBB dan menciptakan struktur baru di luar hukum internasional yang selama ini menjadi jangkar diplomasi global.

Norwegia

Pemerintah Norwegia secara terbuka menyatakan menolak terlibat dalam Board of Peace dalam bentuk yang diusulkan sekarang. Kantor Perdana Menteri Oslo menyebut bahwa proposal tersebut memerlukan lebih banyak dialog dan belum siap mereka dukung, sehingga mereka memilih tidak hadir dalam upacara penandatanganan piagam di Davos.

Swedia

Swedia juga tergabung dalam daftar negara yang menolak bergabung Board of Peace. Perdana Menteri Ulf Kristersson mengatakan negaranya tidak akan berpartisipasi dalam inisiatif tersebut dengan teks dan mandat saat ini karena berbagai pertimbangan hukum dan diplomatik.

Slovenia

Slovenia, yang tergolong negara anggota Uni Eropa dan NATO, secara resmi mengumumkan bahwa mereka tidak akan bergabung dengan badan yang diketuai oleh Trump. Perdana Menteri Slovenia, Robert Golob, mengatakan keprihatinannya bahwa mandat luas Board of Peace dapat mengganggu tatanan internasional berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Bagaimana dengan Indonesia?

Pemerintah Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace (BoP), sebuah mekanisme internasional yang belakangan dikaitkan dengan inisiatif perdamaian Timur Tengah yang berkembang sejak era Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, keterlibatan Indonesia semata-mata ditujukan untuk mengawal kemerdekaan Palestina, bukan menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Penegasan itu disampaikan Sugiono usai Presiden Prabowo Subianto menandatangani Charter Board of Peace di sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Penandatanganan piagam tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian pertemuan negara-negara Islam dan negara mayoritas Muslim yang membahas situasi Palestina dan masa depan Gaza.

Sugiono menjelaskan, Board of Peace lahir dari kesepakatan sejumlah negara untuk mendorong keterlibatan internasional yang lebih luas dalam proses perdamaian Palestina agar tidak berhenti pada deklarasi politik semata. Mekanisme ini kemudian berkembang dalam berbagai forum, termasuk pertemuan lanjutan di Mesir.

“Dan pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Mesir di Sharm El-Sheikh yang kemudian kemarin ditandatanganilah Charter dari apa yang disebut dengan Board of Peace,” kata Sugiono di Bad Ragaz, Swiss, Jumat (23/1/2026), dikutip dari Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Secara sederhana, Board of Peace dapat dipahami sebagai wadah negara-negara untuk mengawasi dan mengawal proses pemulihan pascakonflik, mulai dari administrasi, stabilisasi, hingga rehabilitasi wilayah terdampak perang, khususnya Gaza. Sugiono menegaskan, mekanisme ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan PBB, melainkan berjalan berdampingan.

Indonesia, kata Sugiono, memandang perlu bergabung karena sejak awal konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina dan terlibat aktif dalam berbagai upaya penyelesaian konflik.

“Memandang bahwa Indonesia perlu ikut bergabung dan terus terang saja perlu disampaikan bahwa prosesnya ini juga agak cepat. Dalam beberapa hari yang lalu penandatanganan piagam ini dilakukan dan Bapak Presiden memutuskan Indonesia untuk bergabung dengan berbagai pertimbangan,” ujarnya.***