Sekda Balikpapan: Budaya Antikorupsi Harus Tumbuh dari Dalam, Bukan Sekadar Seruan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Membangun budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi tidak cukup hanya dengan slogan atau seruan formal. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin, yang menekankan bahwa integritas harus dibangun dari kesadaran pribadi dan didukung sistem kerja yang kondusif.

“Integritas bukan sekadar mengikuti perintah. Ia butuh ruang untuk tumbuh dan lingkungan yang memfasilitasi,” ujar Muhaimin.

Menurutnya, banyak aparatur sipil negara (ASN) yang sejatinya memiliki komitmen jujur dan bertanggung jawab, namun semangat itu kerap terpendam akibat lemahnya dukungan dari pimpinan dan sistem yang ada. Ia menegaskan, pemimpin birokrasi harus menjadi contoh nyata serta menciptakan ruang aman agar budaya antikorupsi dapat berkembang.

“Pimpinan harus membangun atmosfer kerja yang sehat. Tanpa itu, orang-orang baik bisa tenggelam,” tambahnya.

Muhaimin juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja secara kolaboratif membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“Ini kerja kolektif. Tak bisa dibebankan hanya pada satu pihak. Semua harus terlibat  pimpinan, ASN, masyarakat, dan sistem pengawasan yang aktif,” tegasnya.

Survei SPI Jadi Cermin Integritas ASN

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Balikpapan, Silvia Rahmadina, menekankan perlunya pendekatan yang lebih sistematis dalam menanamkan nilai integritas di tubuh ASN. Salah satunya melalui pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang kini memasuki tahapan perbaikan data responden untuk tahun 2025.

“SPI bukan sekadar kegiatan administratif. Ini jadi tolok ukur apakah semangat antikorupsi sudah mengakar atau masih sebatas formalitas,” jelas Silvia.

Ia menyebut sejak Kota Balikpapan mengikuti SPI pada 2021, tren hasil survei menunjukkan perbaikan. Namun, masih terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berada dalam zona rawan karena lemahnya pengendalian gratifikasi dan suap.

“Kita tak bisa puas hanya dengan deklarasi. Harus ada aksi nyata. Faktanya, laporan gratifikasi masih ditemukan,” ungkapnya.

Silvia juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha sebagai mitra dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Ia berharap semangat antikorupsi tidak berhenti di internal pemerintahan, melainkan meluas menjadi kesadaran kolektif.

“Ekosistem birokrasi yang bersih hanya bisa terwujud jika ada sinergi lintas sektor,” tutupnya.***

Editor : Ramadani